Gugus Tugas Minta Kepala Daerah Lakukan Penilaian soal Status Penularan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pihaknya telah memberikan arahan kepada kepala daerah untuk melakukan penilaian terhadap wilayah masing-masing terkait penularan Covid-19.

Penilaian itu untuk menentukan zonasi suatu daerah yang ditandai dengan warna yang berbeda-beda.

"Kami telah memberikan arahan kepada bupati, wali kota dan gubernur sebagai kepala gugus tugas di daerah untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan berdasarkan pada kondisi yang ada," ujar Wiku, dikutip dari keterangan pers gugus tugas, Kamis (4/6/2020).

Baca juga: Gugus Tugas: Kepala Daerah Berwenang Putuskan Pelonggaran PSBB di Zona Hijau

Ada empat kategori wilayah terkait penyebaran Covid-19, yaitu risiko tinggi yang ditandai dengan zona merah, risiko sedang ditandai dengan zona oranye.

Kemudian, risiko rendah dengan zona kuning ,dan zona hijau yang menjelaskan kabupaten/kota tidak atau belum terdampak.

Dari keempat zona itu, kata Wiku, pemerintah ingin ada pemulihan daerah menuju kondisi produktif dan aman dari Covid-19.

Dalam prosesnya, ada tiga kriteria yang harus menjadi pedoman daerah.

Baca juga: Masuk Zona Hijau, Alasan PSBB Jakarta Dilonggarkan dan Masuk Masa Transisi

Ketiganya adalah epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.

Kriteria tersebut berbasis data-data yang tersedia di setiap daerah, seperti laju kasus positif, orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP).

Selain itu, pendekatan tingkat kesembuhan, kematian atau mortalitas, pemeriksaan spesimen, jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan juga ikut menjadi faktor penentu.

"Pembobotan nilai dilakukan pada setiap kategori yang merupakan hasil dari kalkulasi untuk tiap daerah," kata Wiku.

Baca juga: Gugus Tugas Covid-19: Zona Hijau Juga Berisiko, Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan

Adapun sumber data yang digunakan, berasal dari data surveilans dan database dari rumah sakit se-Indonesia yang dikumpulkan secara berkala ke Kementerian Kesehatan.

Data-data yang akan dianalisis merupakan data kumulatif mingguan.

Sementara itu, status risiko dari suatu daerah akan dimutakhirkan secara berkala tiap minggu, per kabupaten dan kota, selain juga menjelaskan tentang kondisi kolektif dari sebuah provinsi.

Gugus Tugas Nasional nantinya akan melakukan monitoring dan evaluasi sehingga semua kegiatan itu dapat berjalan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Baca juga: IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

“Jadi, tidak ada perlakuan yang sama untuk semua daerah dalam konteks pemulihan aktivitas sosial ekonomi yang aman dari Covid-19," jelas Wiku.

Gugus Tugas Nasional bersama pemerintah provinsi akan memberikan informasi pendampingan, serta arahan, serta evaluasi sesuai dengan perkembangan keadaan dari setiap daerah.

“Kami berharap bahwa kerja sama dari semua pihak ini akan membawa kondisi yang lebih baik untuk Indonesia secara keseluruhan,” tambahnya.