Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Kompas.com - 04/06/2020, 21:40 WIB
Rahmat bagja KOMPAS.com/HaryantipuspasariRahmat bagja

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Rahmat Bagja mengkritik pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut bahwa kampanye Pilkada 2020 akan memanfaatkan media sosial dan meniadakan kampanye akbar.

Menurut Bagia, kewenangan menentukan metode kampanye bukan berada di tangan Mendagri, melainkan ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Tito dinilai terlalu jauh mencampuri urusan KPU.

"Kami sebenarnya agak mengkritisi pernyataannya Pak Mendagri, seharusnya Pak Mendagri tidak sejauh itu," kata Bagja dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Kamis (4/6/2020).

Baca juga: Perludem: Persiapan Pilkada Jauh dari Matang, Bisa Timbulkan Masalah

"Seharusnya kemarin teman-teman KPU bisa mengoreksi Pak Mendagri, bahwa aturan tentang kampanye itu ada pada KPU bukan pada Mendagri," kata dia. 

Bagja mengatakan, hingga saat ini, KPU sebagai penyelenggara pilkada bahkan belum menentukan metode kampanye Pilkada 2020.

Oleh karenanya, pernyataan Tito itu dinilai dapat menuai kritik publik.

"Nanti diprotes banyak orang. Kok Pak Mendagri ikutan ini, kan enggak boleh sebenarnya," ucap dia. 

Menurut Bagja, dalam penyelenggaraan pilkada dan pemilu, lembaga eksekutif seperti Kementerian Dalam Negeri sifatnya hanya memfasilitasi.

Sementara itu, kewenangan penyelenggaraan sepenuhnya ada di KPU.

Baca juga: KPU Berharap Usulan Tambah Anggaran Pilkada Tuntas Sebelum Pertengahan Juni

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Potensi Under-Reported Masih Ada

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Potensi Under-Reported Masih Ada

Nasional
Harapan kepada Jenderal Listyo Sigit...

Harapan kepada Jenderal Listyo Sigit...

Nasional
UPDATE Covid-19: Kematian Tertinggi dan Instruksi Menkes kepada Rumah Sakit

UPDATE Covid-19: Kematian Tertinggi dan Instruksi Menkes kepada Rumah Sakit

Nasional
Panglima Mutasi 50 Pati, Letjen Ganip Warsito Jabat Kasum TNI

Panglima Mutasi 50 Pati, Letjen Ganip Warsito Jabat Kasum TNI

Nasional
'Ayo Semua Jangan Takut Divaksinasi...'

"Ayo Semua Jangan Takut Divaksinasi..."

Nasional
KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X