Presiden Ingin Contoh Korsel dan Selandia Baru dalam Penggunaan Teknologi Pelacak Covid-19, Seperti Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, penggunaan teknologi informasi di dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi hal yang penting untuk dilakukan saat ini. Terutama, dalam melacak pergerakan kasus yang terus terjadi dari waktu ke waktu.

"Sekali lagi, saya minta untuk pelacakan secara agresif, dilakukan lebih agresif lagi dengan menggunakan bantuan sistem teknologi komunikasi dan bukan dengan cara-cara konvensional lagi," kata Presiden saat membuka rapat terbatas mengenai percepatan penanganan Covid-19, Kamis (4/6/2020).

Sampai saat ini, penambahan kasus positif Covid-19 masih terus terjadi di Tanah Air. Hingga Kamis (4/6/2020), terdapat 28.818 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia. Jumlah tersebut bertambah 585 kasus dalam kurun 24 jam.

Adapun kasus yang telah dinyatakan sembuh bertambah 486 orang, sehingga total mencapai 8.892 kasus. Sedangkan, kasus meninggal dunia bertambah 23 orang, menjadi 1.721 kasus.

Baca juga: Jokowi Minta Pelacakan Warga yang Terpapar Covid-19 Gunakan Teknologi

Kepala Negara menyatakan, sejumlah negara yang telah menggunakan teknologi informasi cukup berhasil dalam melacak keberadaan kasus Covid-19 di negara masing-masing.

"Seperti yang kita lihat di negara-negara lain, misalnya di Selandia Baru mereka menggunakan digital diary, kemudian Korea Selatan juga mengembangkan mobile GPS untuk data-data sehingga pelacakan itu lebih termonitor dengan baik," kata Jokowi.

Presiden menambahkan, sistem manajemen data yang ada saat ini harus terus diperbaiki agar ke depan penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara real time mulai dari laboratorium hingga gugus tugas yang ada di tingkat daerah.

"Sehingga, dalam pengambilan keputusan, kebijakan, bisa tepat dan akurat," kata dia.

Lantas, seperti apa penggunaan kedua teknologi yang dimaksud Presiden?

1. Mobile GPS Korea Selatan

Aplikasi berbasis GPS ini digunakan untuk mengawasi orang yang menjalani karantina di rumah mereka sendiri. Jika mereka meninggalkan lokasi yang telah ditentukan, maka sistem alarm akan menyala.

Dilansir dari CNN, aplikasi tersebut pertama kali diimplementasikan di Daegu dan sekitar provinsi Gyeongsang Utara pada Februari lalu. Kedua wilayah tersebut dipilih lantaran hampir 90 persen warganya telah terinfeksi.

"Pemerintah berdiskusi tentang cara yang lebih efisien untuk mengawasi orang-orang dalam karantina dan mengembangkan sebuah aplikasi," kata Humas Central Disaster Relief Headquarters, Park Jong-hyun, dalam sebuah briefing, pada 26 Februari 2020.

Saat itu, terdapat sekitar 2.300 orang tengah dalam proses karantina di Daegu.

Pemerintah Korsel pun mengategorisasi kasus-kasus terkonfirmasi, sehingga pasien yang memiliki kondisi kesehatan yang lebih serius dapat segera dibawa ke rumah sakit.