Pilkada Saat Pandemi, KPU Kurangi Target Partisipasi Pemilih Jadi 77,5 Persen

Kompas.com - 04/06/2020, 16:33 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Allizha Puti MonarqiKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menargetkan partisipasi pemilih di pilkada 2020 sebesar 77,5 persen.

Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan partisipasi pemilihan yang terakhir digelar KPU pada pemilu 2019. Pada saat itu, partisipasi pemilih mencapai 81 persen.

"Kami sudah memplenokan, target partisipasi 77,5 persen," kata Komisioner KPU Viryan Azis dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Kamis (4/6/2020).

Viryan mengatakan, pihaknya memang sengaja mengurangi angka partisipasi pemilih. Hal ini karena pilkada 2020 bakal digelar di tengah situasi pandemi Covid-19.

Baca juga: KPU Pastikan Tahapan Pilkada 2020 Akan Dilanjutkan pada 15 Juni

Selain menurunkan angka partisipasi pemilih, berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus, Viryan mengaku telah menyiapkan sejumlah skenario.

Misalnya, KPU merancang jumlah pemilih di satu TPS maksimal hanya 500 pemilih. Dalam situasi normal, satu TPS dapat menampung sebanyak 800 orang.

KPU juga berencana mengadakan alat coblos sekali pakai. Alternatif lain, pemilih akan diberi sarung tangan sekali pakai agar tak tertular atau menularkan virus.

Perihal tinta bukti mencoblos, KPU berencana menggunakan tinta semprot, tetes, atau oles. Sehingga pemilih tidak perlu lagi mencelupkan jari ke botol berisi tinta.

Selain itu, akan diupayakan agar sebelum pencoblosan dan sebelum penghitungan suara TPS disemprot cairan disinfektan.

Baca juga: 8 Potensi Pelanggaran Pilkada Saat Pandemi, Akurasi Daftar Pemilih hingga Politik Uang

"Terkait dengan antrian, di masa lalu atau pada kondisi old normal, pemilih bebas datang di saat mulai pukul 7 sampai dengan pukul 13. Di masa new normal ada imbauan pembagian waktu," ujar Viryan.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

Nasional
Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Nasional
Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X