Wapres: Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Masih Jauh Dibanding Potensinya

Kompas.com - 04/06/2020, 16:31 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAWakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air masih jauh dibandingkan potensi yang dimilikinya.

Padahal, potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sangat banyak, mulai dari produk halal hingga tren fashion.

"Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah masih jauh dibandingkan dengan potensinya," ujar Ma'ruf saat memberikan sambutan melalui video di acara webinar UIN Malang, Kamis (4/6/2020).

Baca juga: Tren KPR Syariah yang Semakin Diminati Generasi Milenial

Oleh karena itu, kata dia, semua pihak harus mendorong keuangan syariah untuk terus berkembang dan menjadi penggerak ekonomi nasional.

Menurut Ma'ruf, masyarakat Muslim Indonesia merupakan bagian dari kelas menengah yang perkembangan kemampuan ekonominya sangat cepat dan dinamis.

Mereka juga membutuhkan pilihan produk, jasa, dan keuangan yang sesuai dengan prinsip yang dianutnya, salah satunya kebutuhan produk halal yang merupakan bagian dari gaya hidup mereka.

Potensi produk halal tersebut, kata dia, perlu dimanfaatkan.

"Selain untuk mengisi kebutuhan domestik yang sangat besar, kita perlu mengambil peran dalam perdagangan produk halal global karena pasar global memiliki potensi sangat besar," kata dia.

Menurut Ma'ruf, pada tahun 2017, produk pasar halal dunia mencapai 2,1 triliun dollar AS dan akan berkembang terus menjadi 3 triliun dollar AS pada tahun 2023.

Baca juga: Wapres Maruf Sebut Era New Normal Beri Peluang Bagi Produk Halal

Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi pasar halal dunia tersebut karena dapat meningkatkan ekspor di Tanah Air yang baru berkisar 3,8 persen dari total pasar halal dunia.

"Kita harus bisa mengejar Brazil yang berdasarkan laporan Global Islamic Economic Report tahun 2019, merupakan eksportir produk makanan dan minuman halal, termasuk daging sapi dan unggas, nomor satu dunia dengan nilai 5,5 miliar dollar AS," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Klaster Covid-19 Unilever di Bekasi

Fakta Klaster Covid-19 Unilever di Bekasi

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X