Kasus Suap Dana Hibah KONI, Aspri Imam Nahrawi Dituntut 9 Tahun Penjara

Kompas.com - 04/06/2020, 16:26 WIB
Terdakwa asisten mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Miftahul Ulum menunggu dimulainya sidang lanjutan kasus suap penyaluran pembiayaan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Sidang beragenda pemeriksaan lima orang saksi yang dihadirkan JPU KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoTerdakwa asisten mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Miftahul Ulum menunggu dimulainya sidang lanjutan kasus suap penyaluran pembiayaan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Sidang beragenda pemeriksaan lima orang saksi yang dihadirkan JPU KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten pribadi eks Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, dituntut hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ulum merupakan terdakwa dalam kasus dugaan suap dugaan suap terkait pengurusan proposal dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan gratifikasi dari sejumlah pihak.

"Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Satu, menyatakan Terdakwa Miftahul Ulum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi," demikian bunyi surat tuntutan JPU KPK yang didapat Kompas.com.

Surat itu dibacakan JPU dalam sidang di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2020).

Baca juga: Aspri Imam Nahrawi Disebut Punya Kekuasaan Luar Biasa di Kemenpora

Jaksa menyatakan, hal yang meringankan bagi Ulum adalah bersikap sopan selama persidangan dan memiliki tanggungan keluarga.

Sedangkan, hal yang memberatkan adalah tidak kooperatif dan tidak mengakui terus terang seluruh perbuatannya serta memiliki peran akitf dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Perbuatan Terdakwa telah menghambat perkembangan dan prestasi atlet. Indonesia yang diharapkan dapat mengangkat nama bangsa di bidang Olahraga," demikian menurut surat dakwaan.

Dalam kasus ini, Ulum bersama Imam dinilai telah menerima suap senilai total Rp 11,5 miliar dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI.

Suap tersebut dimaksudkan agar Ulum dan Imam mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI tahun kegiatan 2018.

Baca juga: Saat Aspri Imam Nahrawi Sebut Pejabat BPK-Kejagung Terima Uang Suap...

Di samping itu, Ulum bersama Imam juga dinilai telah menerima gratifikasi senilai total Rp 8.648.435.682 dari sejumlah pihak antara lain yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan Imam selaku Menpora.

Atas perbuatannya itu, Ulum dinilai melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 dan Pasal 12B Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Nasional
Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Nasional
Varian Delta Cepat Menular dan Timbulkan Risiko Keparahan, Masyarakat Diminta 'Testing' Dini

Varian Delta Cepat Menular dan Timbulkan Risiko Keparahan, Masyarakat Diminta "Testing" Dini

Nasional
KRI Pollux-935 Tambah Daftar Kapal Perang TNI AL

KRI Pollux-935 Tambah Daftar Kapal Perang TNI AL

Nasional
Beda Data Kematian Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Beda Data Kematian Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Nasional
Demokrat Klaim Baliho AHY Bukan untuk Pilpres, tapi untuk Melawan Kubu Moeldoko

Demokrat Klaim Baliho AHY Bukan untuk Pilpres, tapi untuk Melawan Kubu Moeldoko

Nasional
Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Nasional
21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

Nasional
Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Nasional
Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

Nasional
Menko PMK Kritik Penyaluran Bansos Ciptakan Kerumunan di Banjarmasin

Menko PMK Kritik Penyaluran Bansos Ciptakan Kerumunan di Banjarmasin

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Usut Persoalan Penggunaan NIK oleh WNA untuk Vaksinasi Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Usut Persoalan Penggunaan NIK oleh WNA untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lapor Covid-19: Warga DKI Kelas Ekonomi Menengah ke Atas Nilai Vaksinasi Anak Penting

Lapor Covid-19: Warga DKI Kelas Ekonomi Menengah ke Atas Nilai Vaksinasi Anak Penting

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.739 Kasus Kematian Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 466

UPDATE: Sebaran 1.739 Kasus Kematian Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 466

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X