Wapres: UMKM Perlu Disiapkan agar Bisa Bergerak Usai Pandemi Covid-19

Kompas.com - 04/06/2020, 14:29 WIB
Wakil Presiden KH Maruf Amin (kanan) didampingi Gubernur Riau Syamsuar (kiri) tiba di Kota Pekanbaru, Jumat (6/3/2020). Pada kunjungan kerja di Riau, Wapres KH Maruf Amin menerima gelar kehormatan Bapak Ekonomi Syariah Indonesia dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, meresmikan pusat penelitian pengembangan kajian dan penerapan ekonomi syariah, dan meresmikan Masjid Paripurna. ANTARA FOTO/FB Anggoro/wsj. FB AnggoroWakil Presiden KH Maruf Amin (kanan) didampingi Gubernur Riau Syamsuar (kiri) tiba di Kota Pekanbaru, Jumat (6/3/2020). Pada kunjungan kerja di Riau, Wapres KH Maruf Amin menerima gelar kehormatan Bapak Ekonomi Syariah Indonesia dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, meresmikan pusat penelitian pengembangan kajian dan penerapan ekonomi syariah, dan meresmikan Masjid Paripurna. ANTARA FOTO/FB Anggoro/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM) perlu dipersiapkan sejak sekarang agar bisa langsung bergerak usai pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf ketika memberi sambutan secara online dalam webinar terkait ekonomi syariah yang digelar UIN Malang, Kamis (4/6/2020).

"UMKM perlu dipersiapkan agar dapat langsung bergerak setelah masa pandemi Covid-19 berlalu," kata dia.

Baca juga: Genjot Ekonomi di Tengah Covid-19, Pemkot Tangerang Kembangkan UMKM Digital

Ia mengatakan, persiapan tersebut akan dilakukan melalui beberapa langkah.

Antara lain perluasan pembiayaan kredit, modal kerja, serta skema penjaminannya.

Menurut Ma'ruf, menjaga keberlangsungan UMKM serta mempersiapkan agar dapat segera pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19 menjadi sangat penting.

"Mengingat UMKM sebagian besar dikelola oleh umat. Hal ini menjadi penting karena ke depan kita akan terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, UMKM merupakan tempat sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya sebelum dihantam pandemi Covid-19.

Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kata dia, berdampak pada kegiatan UMKM yang menjadi akar perekonomian Tanah Air.

Baca juga: Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

"Meskipun demikian, saat ini pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mempertahankan keberlangsungan UMKM di masa pandemi Covid-19," kata dia.

Kebijakan tersebut antara lain, pemberian insentif pajak untuk wajib pajak UMKM melalui pembebasan tarif pajak penghasilan (PPh).

Kemudian relaksasi restrukturisasi kredit bagi UMKM, pemberian subsidi bunga kredit bagi UMKM, serta berbagai kebijakan lainnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X