8 Potensi Pelanggaran Pilkada Saat Pandemi, Akurasi Daftar Pemilih hingga Politik Uang

Kompas.com - 04/06/2020, 13:22 WIB
Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AKetua Bawaslu Abhan menyampaikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) Abhan menyebut, setidaknya ada delapan potensi pelanggaran jika pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19.

Potensi pertama ialah persoalan daftar pemilih yang kemungkinan tidak akurat jika verifikasi dilakukan secara daring.

Menurut Abhan, pengecekan daftar pemilih seharusnya dilakukan secara langsung atau door to door supaya lebih akurat. Namun, hal itu saat ini sulit dilakukan mengingat Covid-19 masih mewabah.

Baca juga: Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

"Daftar pemilih memiliki potensi tidak akurat atau kurang akurat. Namun, jika daring tidak dapat dilakukan tetap dilakukan secara manual," kata Abhan melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (4/6/2020).

Potensi pelanggaran kedua yaitu soal logistik pemilih. Abhan mempertanyakan kesiapan perusahaan penyedia logistik pemilihan sebab waktu pemilihan sudah dekat.

"Penyediaan logistik pemilih ini waktunya mepet. Seandainya anggaran sudah siap, tetapi apakah perusahaan percetakan sudah siap? Bahan bakunya sudah siap atau tenaga kerjanya sudah siap? Terlebih jika wilayah itu masih melakukan PSBB," ujarnya.

Baca juga: Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Potensi pelanggaran ketiga, lanjut Abhan, terkait regulasi, prosedur dan tata cara pemilihan khususnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

Keempat, soal verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang kurang maksimal. Terutama dalam verifikasi dukungan calon perseorangan, apakah cukup melalui daring atau tidak.

Abhan menyebut, ada persoalan jika nanti KPU menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat, sementara calon perseorangan tersebut menganggap syaratnya terpenuhi. Hal ini akan berakibat pada laporan sengketa pilkada ke Bawaslu.

Baca juga: Politik Uang Jelang Pilkada Dinilai Semakin Rawan Saat Pandemi Covid-19

Kelima, merebaknya politik uang, terlebih kondisi ekonomi di tengah pandemi yang saat ini sedang tidak baik.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Total 538.883 Kasus Covid-19 di Indonesia, Masyarakat Diingatkan Bahaya Penularan Covid-19 saat Libur Panjang

Total 538.883 Kasus Covid-19 di Indonesia, Masyarakat Diingatkan Bahaya Penularan Covid-19 saat Libur Panjang

Nasional
Pemerintah Mengharapkan Tokoh Agama Sebarluaskan Pesan Damai

Pemerintah Mengharapkan Tokoh Agama Sebarluaskan Pesan Damai

Nasional
Polisi Panggil Kasatpol PP Kabupaten Bogor terkait Acara Rizieq Shihab di Megamendung

Polisi Panggil Kasatpol PP Kabupaten Bogor terkait Acara Rizieq Shihab di Megamendung

Nasional
Bareskrim Berencana Limpahkan Berkas Kepala Cabang Maybank Cipulir ke Jaksa Minggu Depan

Bareskrim Berencana Limpahkan Berkas Kepala Cabang Maybank Cipulir ke Jaksa Minggu Depan

Nasional
Rapat, DPR-Kominfo Bahas DIM RUU Perlindungan Data Pribadi

Rapat, DPR-Kominfo Bahas DIM RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
PGI Percayakan Kasus Pembunuhan di Sigi pada Polisi dan Minta Masyarakat Tenang

PGI Percayakan Kasus Pembunuhan di Sigi pada Polisi dan Minta Masyarakat Tenang

Nasional
Adik Jaksa Pinangki Sebut Pengeluaran Bulanan Kakaknya Rp 70 Juta-Rp 80 Juta

Adik Jaksa Pinangki Sebut Pengeluaran Bulanan Kakaknya Rp 70 Juta-Rp 80 Juta

Nasional
Kapolri ke Anggotanya: Tindak Tegas Kelompok MIT!

Kapolri ke Anggotanya: Tindak Tegas Kelompok MIT!

Nasional
Kamar Isolasi Mandiri di Wisma Atlet Tinggal 20 Persen, untuk Pasien Bergejala 50 Persen

Kamar Isolasi Mandiri di Wisma Atlet Tinggal 20 Persen, untuk Pasien Bergejala 50 Persen

Nasional
Tangani Covid-19, Epidemiolog: Pemerintah Tak Bisa Hanya Sekedar Ingatkan dan Beri Imbauan

Tangani Covid-19, Epidemiolog: Pemerintah Tak Bisa Hanya Sekedar Ingatkan dan Beri Imbauan

Nasional
Kepada Tenaga Kesehatan, Kepala Sekretariat Wisma Atlet: Lelah Itu Biasa, tapi Tetap Harus Jaga Semangat

Kepada Tenaga Kesehatan, Kepala Sekretariat Wisma Atlet: Lelah Itu Biasa, tapi Tetap Harus Jaga Semangat

Nasional
IDI Sebut Tak Kurang dari 180 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

IDI Sebut Tak Kurang dari 180 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Hakim Nilai Pemeriksaan Jaksa Pinangki oleh Jamwas Aneh

Hakim Nilai Pemeriksaan Jaksa Pinangki oleh Jamwas Aneh

Nasional
IDI Harap Pemerintah Tiadakan Libur Akhir Tahun

IDI Harap Pemerintah Tiadakan Libur Akhir Tahun

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Wisma Atlet Akui Masih Sanggup Bertahan Hingga Akhir Tahun

Kasus Covid-19 Meningkat, Wisma Atlet Akui Masih Sanggup Bertahan Hingga Akhir Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X