Strategi Pemerintah Atasi Dampak Pelemahan Ekonomi akibat Pandemi

"Terakhir, dukungan untuk sektoral maupun kementerian dan lembaga serta Pemda yang mencapai Rp 97,11 triliun. Jadi total penanganan Covid-19 adalah Rp 677,2 triliun," lanjut dia.

Perlu pengawasan

Adanya peningkatan alokasi anggaran penanganan pandemi ini turut melebarkan defisit anggaran di dalam postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020.

Sebelumnya, pemerintah memprediksi defisit yang terjadi sebesar Rp 852,9 triliun atau sekitar 5,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di dalam Perpres 54/2020.

Dengan adanya pembengkakan tersebut, defisit diprediksi meningkat menjadi Rp 1.039,2 triliun atau sekitar 6,34 persen dari PDB.

Menkeu menjelaskan, pelebaran defisit disebabkan karena penerimaan negara terkoreksi.

Di dalam Perpres 54/2020, pendapatan negara terkoreksi sebesar Rp 1.699,1 triliun dari Rp 1.760,9 triliun dengan penerimaan perpajakan mengalami tekanan menjadi Rp 1.404,5 triliun dari yang sebelumnya sebesar Rp 1.462,62 triliun.

Baca juga: Anggaran Pemulihan Ekonomi Membesar, Defisit APBN 2020 Bengkak Jadi Rp 1.039,2 Triliun

Belanja negara yang digunakan untuk menampung berbagai program pemulihan dan penanganan Covid-19 mengalami peningkatan dari yang sebelumnya sebesar Rp 2.613,8 triliun menjadi Rp 2.738,4 triliun.

"Atau terjadi kenaikan belanja sebesar Rp 124,5 triliun. Itu mencakup berbagai belanja utnuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19, termasuk daerah dan sektoral," kata Sri Mulyani.

Presiden pun meminta agar jajarannya dapat mengkalkulasi secara cermat, detail dan matang terhadap berbagai resiko fiskal yang mungkin timbul ke depan, sebagai akibat terjadinya pelebaran defisit tersebut.

Di samping itu, Presiden juga meminta agar perubahan postur APBN dilakukan secara hati-hati, transparan, dan akuntabel. Oleh sebab itu, sejak awal Presiden meminta agar aparat berwenang ikut mengawasi penggunaan anggaran tersebut.

Baca juga: Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

"Saya ingatkan agar program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, serta mampu mencegah terjadinya resiko moral hazard. Ini penting sekali," kata Presiden.

"Karena itu, saya minta pada Jaksa Agung, pada BPKP, pada LKPP dari awal sudah melakukan pendampingan dan jika diperlukan KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan. Ini penting," imbuh dia.

Ditanggung bersama

Di lain pihak, Presiden mengungkapkan, program pemulihan ekonomi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta pelaku usaha, terutama sektor usaha yang bergerak di industri padat karya.