Kompas.com - 04/06/2020, 09:27 WIB
Ilustrasi pemblokiran internet, internet Papua diblokir ShutterstockIlustrasi pemblokiran internet, internet Papua diblokir

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan Presiden Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) melanggar hukum atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat dalam sidang yang diselenggarakan pada Rabu (3/6/2020).

Pemblokiran internet tersebut dilakukan pada Agustus 2019 menyusul terjadinya kerusuhan pada aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

Putusan ini dibacakan oleh Hakim ketua Nelvy Christin SH MH, hakim anggota Baiq Yuliani SH, dan Indah Mayasari SH MH. Gugatan ini diajukan oleh Tim Pembela Kebebaasan Pers yang terdiri dari AJI Indonesia, SAFEnet, LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam dan ICJR. 

Baca juga: PTUN: Presiden RI dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Berikut putusan lengkap yang dilansir dari website PTUN Jakarta:

MENGADILI

Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:

  • Tindakan Pemerintahan Throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) sampai dengan pukul 20.30 WIT;
  • Tindakan Pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT;
  • Tindakan Pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT; Adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Baca juga: Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Putusan tidak menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus meminta maaf atas pemblokiran internet Papua, seperti yang ditulis Kompas.com dalam pemberitaan sebelumnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Positif dan Positivity Rate Covid-19 Turun 2 Pekan Terakhir

Satgas: Kasus Positif dan Positivity Rate Covid-19 Turun 2 Pekan Terakhir

Nasional
130 Bencana Alam Terjadi di Indonesia Selama Juli 2021

130 Bencana Alam Terjadi di Indonesia Selama Juli 2021

Nasional
UPDATE: Sebaran 33.900 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 4.331

UPDATE: Sebaran 33.900 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 4.331

Nasional
UPDATE: Sebaran 240 Zona Merah Covid-19 di Indonesia Data 1 Agutus 2021, Jawa Timur Masih yang Paling Banyak

UPDATE: Sebaran 240 Zona Merah Covid-19 di Indonesia Data 1 Agutus 2021, Jawa Timur Masih yang Paling Banyak

Nasional
UPDATE: 21,4 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 21,4 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Ada 524.142 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Agustus: Ada 524.142 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 3 Agustus: 130.628 Kasus Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 3 Agustus: 130.628 Kasus Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 248.226 Spesimen Diperiksa Dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 49,01 Persen

UPDATE: 248.226 Spesimen Diperiksa Dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 49,01 Persen

Nasional
Ada Kriteria Mencurigakan, PPATK Telusuri Sumbangan Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio

Ada Kriteria Mencurigakan, PPATK Telusuri Sumbangan Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio

Nasional
Survei Indostrategic: Anies-AHY Teratas dengan 20,25 Persen, Prabowo-Puan Menyusul

Survei Indostrategic: Anies-AHY Teratas dengan 20,25 Persen, Prabowo-Puan Menyusul

Nasional
Baliho Diyakini Tingkatkan Popularitas, Bagaimana Elektabilitas Puan Maharani dalam Survei Indostrategic?

Baliho Diyakini Tingkatkan Popularitas, Bagaimana Elektabilitas Puan Maharani dalam Survei Indostrategic?

Nasional
UPDATE: Tambah 1.598, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 98.889

UPDATE: Tambah 1.598, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 98.889

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Tambah 31.324, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 2.873.669

UPDATE 3 Agustus: Tambah 31.324, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 2.873.669

Nasional
266 Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong Jalani Vaksinasi Covid-19

266 Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong Jalani Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 33.900 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.496.700

UPDATE: Tambah 33.900 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.496.700

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X