Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/06/2020, 18:32 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Platte menyatakan belum menerima amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas perkara pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

PTUN sebelumnya memvonis Presiden Jokowi dan Menkominfo melanggar hukum atas pemblokiran internet yang dilakukan pada Agustus 2019 lalu itu.

"Saya belum membaca amar putusannya. Tidak tepat jika Petitum penggugat dianggap sebagai amar putusan pengadilan TUN tersebut," kata Johnny saat dihubungi, Rabu (3/6/2020).

Baca juga: PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

Johnny menegaskan, pihaknya hanya akan mengambil sikap mengacu pada amar putusan PTUN, yang menurut informasi tidak sepenuhnya sesuai dengan petitum penggugat.

"Kami menghargai keputusan pengadilan, tapi kami juga mencadangkan hak hukum sebagai tergugat. Kami akan berbicara dengan Jaksa Pengacara Negara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya," kata dia.

Johnny pun menyatakan bahwa pemblokiran internet tersebut diambil demi kebaikan masyarakat.

Sebab, saat itu pemerintah mengantisipasi penyebaran informasi hoaks yang justru bisa memperparah kerusuhan di Papua.

Baca juga: PTUN: Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Diberitakan, Majelis hakim PTUN Jakarta memutuskan Presiden Jokowi dan Menkominfo bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

"Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan melanggar hukum,” kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan, Rabu(3/6/2020).

Pihak tergugat 1 adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, sedangkan tergugat 2 adalah Presiden Jokowi. Majelis hakim menghukum tergugat 1 dan 2 membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000.

Baca juga: Pemerintah Dinilai Berpotensi Salahgunakan Wewenang Saat Putus Internet di Papua

Menurut majelis hakim, Internet adalah netral, bisa digunakan untuk hal yang positif atau pun negatif.

Namun, jika ada konten yang melanggar hukum, maka yang harusnya dibatasi adalah konten tersebut.

Adapun penggugat dalam perkara ini adalah gabungan organisasi yakni AJI, YLBHI, LBH Pers, ICJR, Elsam dll.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Terima Menteri Luar Negeri Negara-negara ASEAN

Jokowi Terima Menteri Luar Negeri Negara-negara ASEAN

Nasional
Pleidoi Baiquni Wibowo: Saya Tugas di Divisi Propam Bukan karena Ferdy Sambo

Pleidoi Baiquni Wibowo: Saya Tugas di Divisi Propam Bukan karena Ferdy Sambo

Nasional
Ditargetkan Rampung pada 2023, Smelter Manyar Freeport Jadi yang Terbesar di Dunia

Ditargetkan Rampung pada 2023, Smelter Manyar Freeport Jadi yang Terbesar di Dunia

Nasional
Cak Imin Usul Gubernur Dihapus, Pakar: Kalau Jadi Pejabat Baca Konstitusi

Cak Imin Usul Gubernur Dihapus, Pakar: Kalau Jadi Pejabat Baca Konstitusi

Nasional
Usul Cak Imin Hapus Jabatan Gubernur Dinilai Cuma Memancing Keriuhan

Usul Cak Imin Hapus Jabatan Gubernur Dinilai Cuma Memancing Keriuhan

Nasional
Mewaspadai Isu Bahaya di Tahun Politik

Mewaspadai Isu Bahaya di Tahun Politik

Nasional
Pakar soal Usul Gubernur Dihapus: Cak Imin Asal Mengusul dan Salah Kaprah

Pakar soal Usul Gubernur Dihapus: Cak Imin Asal Mengusul dan Salah Kaprah

Nasional
KPK Sebut Capaian Skor Indeks Persepsi Korupsi Tanggung Jawab Bersama

KPK Sebut Capaian Skor Indeks Persepsi Korupsi Tanggung Jawab Bersama

Nasional
KPK Lakukan Penyidikan Kasus Pengadaan Benih Bawang di NTT, Sudah Tetapkan Tersangka

KPK Lakukan Penyidikan Kasus Pengadaan Benih Bawang di NTT, Sudah Tetapkan Tersangka

Nasional
Jokowi: Kabupaten hingga Pusat Harus Sama-sama Kendalikan Inflasi

Jokowi: Kabupaten hingga Pusat Harus Sama-sama Kendalikan Inflasi

Nasional
Fakta Kraken: Ditemukan di Tangsel, Ada 3 Kasus di Indonesia, Semua Gejala Ringan

Fakta Kraken: Ditemukan di Tangsel, Ada 3 Kasus di Indonesia, Semua Gejala Ringan

Nasional
Deklarasi Capres Mulai Ramai, PDI-P: Apa Sudah Pasti Diajukan ke KPU?

Deklarasi Capres Mulai Ramai, PDI-P: Apa Sudah Pasti Diajukan ke KPU?

Nasional
PDI-P: Kami Tak Yakin yang Dideklarasikan Nasdem Mau Melanjutkan Jokowi

PDI-P: Kami Tak Yakin yang Dideklarasikan Nasdem Mau Melanjutkan Jokowi

Nasional
KPK Akan Dalami Keterangan Saksi Soal Dugaan Eks Ketua PBNU Titip 24 Nama Calon Maba

KPK Akan Dalami Keterangan Saksi Soal Dugaan Eks Ketua PBNU Titip 24 Nama Calon Maba

Nasional
Ganjar Diprediksi Bakal Kalahkan Anies Bila Tingkat Kedikenalannya Seimbang

Ganjar Diprediksi Bakal Kalahkan Anies Bila Tingkat Kedikenalannya Seimbang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.