ICW Minta Polisi Informasikan Perkembangan Kasus OTT UNJ

Kompas.com - 03/06/2020, 16:03 WIB
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPeneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) meminta kepolisian terus menginformasikan perkembangan kasus dugaan pungutan liar berupa permintaan tunjangan hari raya (THR) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

"Kita juga mengimbau kepada intansi kepolisian juga bisa meng-update secara berkala bagaimana penanganan perkara yang sudah dilimpahkan oleh KPK ke instansi kepolisian," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers, Rabu (3/6/2020).

Kurnia menuturkan, update secara berkala tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi Kepolisian dalam menangani sebuah perkara.

Baca juga: Polda Metro Jaya Gelar Perkara Terkait OTT di UNJ

Di samping itu, ICW juga berharap agar Kepolisian tidak melepas begitu saja pihak-pihak yang sudah diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan.

"Kita tentu tidak berharap beberapa orang yg diamankan oleh KPK dan dilimpahkan ke kepolisian dilepas begitu saja tanpa ada penanganan perkara lebih lanjut," ujar Kurnia.

Diberitakan, KPK bersama tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap DAN, Kepala Bagian Kepegawaian UNJ, Rabu (20/5/2020) siang.

Baca juga: Kasus Dugaan Gratifikasi THR yang Libatkan Staf, Ini Kronologi Versi UNJ

Menurut Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto, OTT berawal dari informasi yang disampaikan Inspektorat Jenderal Kemendikbud terkait penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektorat UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.

Dari hasil OTT terhadap DAN, tim KPK bersama Itjen Kemendikbud menemukan barang bukti uang sebesar 1.200 dollar AS dan Rp 27,5 juta.

Sejauh pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh KPK, belum ditemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Undang-Undang tentang KPK hasil revisi mengamanatkan lembaga antirasuah itu menyerahkan kasusnya kepada Kepolisian atau Kejaksaan jika kasusnya tidak dilakukan penyelenggara negara.

Baca juga: Soal OTT Pejabat UNJ, MAKI Laporkan Deputi Penindakan KPK ke Dewan Pengawas

Dengan demikian, KPK melimpahkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan pungutan liar berupa permintaan THR di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu ke Polda Metro Jaya pada Jumat (22/5/2020).

Pada Kamis (28/5/2020), Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengungkapkan, pihaknya akan melakukan gelar perkara atas kasus tersebut pada hari itu.

"Semua data sudah kita kumpulkan, rencana kalau jadi hari ini kita lakukan gelar perkara untuk bisa menentukan apakah memang unsur-unsur itu sudah masuk dalam konstruksi perkaranya," kata Yusri kepada wartawan, Kamis (28/5/2020).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan: Kalau Putusan Berat tapi Bukan Dia Pelakunya, Bagaimana?

Novel Baswedan: Kalau Putusan Berat tapi Bukan Dia Pelakunya, Bagaimana?

Nasional
BP2MI Desak KBRI Arab Saudi Kawal Serius Dugaan Penyiksaan TKI hingga Kondisinya Kritis

BP2MI Desak KBRI Arab Saudi Kawal Serius Dugaan Penyiksaan TKI hingga Kondisinya Kritis

Nasional
Jelang Vonis Terdakwa Penyiram Air Keras, Novel: Saya Tak Taruh Harapan, Peradilan Ini Sandiwara

Jelang Vonis Terdakwa Penyiram Air Keras, Novel: Saya Tak Taruh Harapan, Peradilan Ini Sandiwara

Nasional
Bakamla Laporan ke Mahfud: Kapal Vietnam Masih Tangkap Ikan di Kawasan Overlapping Claim

Bakamla Laporan ke Mahfud: Kapal Vietnam Masih Tangkap Ikan di Kawasan Overlapping Claim

Nasional
Soal Surat Jalan Djoko Tjandra, Polri Diharapkan Tak Hanya Copot Brigjen Prasetyo Utomo

Soal Surat Jalan Djoko Tjandra, Polri Diharapkan Tak Hanya Copot Brigjen Prasetyo Utomo

Nasional
Imbangi Pemberitaan Asing soal Kemaritiman, Bakamla Bentuk Pusat Informasi Sendiri

Imbangi Pemberitaan Asing soal Kemaritiman, Bakamla Bentuk Pusat Informasi Sendiri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirkan Jokowi | Nasib Karyawan Setelah Lembaga Dibubarkan

[POPULER NASIONAL] Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirkan Jokowi | Nasib Karyawan Setelah Lembaga Dibubarkan

Nasional
Gugus Tugas Klaim Pasien Covid-19 Sembuh Makin Banyak, Berkat Penerapan 3T

Gugus Tugas Klaim Pasien Covid-19 Sembuh Makin Banyak, Berkat Penerapan 3T

Nasional
Gugus Tugas: Klaster Secapa AD Dapat Dijadikan Pembelajaran Penularan Covid-19 di Asrama

Gugus Tugas: Klaster Secapa AD Dapat Dijadikan Pembelajaran Penularan Covid-19 di Asrama

Nasional
Positif Covid-19 di Indonesia Tembus 80.000 Kasus dan Arahan Presiden

Positif Covid-19 di Indonesia Tembus 80.000 Kasus dan Arahan Presiden

Nasional
Teka-teki Djoko Tjandra dan Keterlibatan Brigjen Prasetyo Utomo si Pejabat Bareskrim

Teka-teki Djoko Tjandra dan Keterlibatan Brigjen Prasetyo Utomo si Pejabat Bareskrim

Nasional
Jokowi: Harus Diberi Sanksi! Kalau Tidak, Masyarakat Tak Sadar...

Jokowi: Harus Diberi Sanksi! Kalau Tidak, Masyarakat Tak Sadar...

Nasional
Mengharapkan Putusan yang Seadil-adilnya dalam Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan...

Mengharapkan Putusan yang Seadil-adilnya dalam Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan...

Nasional
Kamis Ini, Buruh dan Mahasiswa 'Geruduk' DPR Tolak RUU Cipta Kerja

Kamis Ini, Buruh dan Mahasiswa 'Geruduk' DPR Tolak RUU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X