Akibat Wabah, Angka Balita Penderita Kurang Gizi Berpotensi Meningkat

Kompas.com - 03/06/2020, 13:33 WIB
Ilustrasi bayi ShutterstockIlustrasi bayi

Lewat pedoman teknis itu, para bidan desa disarankan memberikan pelayanan dengan menerapkan prinsip social distancing.

Selain itu, bisa juga memberikan konsultasi dengan media WhatsApp Messenger.

"Jadi bisa memberikan konseling secara virtual tapi kalau sudah agak parah bisa dilakukan kunjungan," ujar Sri.

"Jadi bagaimana memastikan agar anak-anak di daerah itu bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan gizi yang terbaik," tambah dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan pelaksanaan imunisasi pada bayi dan balita harus terus berjalan meski ada wabah Covid-19.

Baca juga: Athalia Ridwan Kamil: Meski PSBB, Layanan Posyandu Tidak Boleh Berhenti

Namun, Yuri mengingatkan agar imunisasi tidak dilakukan dengan berkerumun dan berkelompok.

"Kita tak boleh hentikan sama sekali layanan itu. Karena layanan itu hakekatnya adalah hak asasi anak untuk melindungi dari berbagai penyakit, yang dapat dicegah dengan imunisasi, " ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Selasa (2/6/2020).

Yuri menuturkan, bayi, balita dan anak-anak tidak boleh sakit. Sebab, mereka semua merupakan harapan bangsa.

Karenanya, pemerintah menyarankan untuk melakukan inovasi dalam kegiatan imunisasi.

Cara-cara lama seperti datang bersama ke Posyandu, berkerumun saat mendengarkan penyuluhan lalu menimbangkan bayi dan balita harus diganti dengan cara baru.

Baca juga: Cegah Gangguan Mata Balita akibat Terlalu Lama Pakai Gawai

Yuri mengajak semua kader kesehatan dan petugas imunisasi di Puskesmas untuk berinovasi menerapkan mekanisme baru imunisasi.

"Termasuk dari orangtua bayi dan balita, karena semua itu kan sudah memiliki kartu atau buku monitoring imunisasi. Maka mintakan imunisasi ini yang terjadwalkan," jelas Yuri.

Dia menyarankan orangtua mengkomunikasinan imunisasi terjadwal dengan petugas di Puskesmas.

"Buat janji sehingga tidak perlu lagi datang berkelompok dalam satu tempat. Sebab ini akan memberikan risiko yang besar. Imunisasi harus berjalan," tegas Yuri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Nasional
Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X