Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta berbagai program pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19 dilakukan secara hati-hati.

Jokowi pun meminta berbagai program tersebut diawasi ketat mulai dari Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya ingatkan agar pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, serta mampu mencegah risiko terjadinya moral hazard," ujar Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas lewat video conference, Rabu (3/6/2020).

Baca juga: Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Berbagai program pemulihan ekonomi seperti subsidi bunga untuk UMKM, penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi, penjaminan kredit modal kerja, penyertaan modal negara terhadap BUMN, serta investasi pemerintah untuk modal kerja.

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 juga sudah disesuaikan untuk menyelamatkan ekonomi dari pandemi.

Jokowi menekankan, prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabel sangat penting diterapkan.

Oleh karena itu dia meminta lembaga pengawasan penegak hukum untuk ikut mengawasi program tersebut.

"Ini penting sekali. Oleh karena itu saya minta Jaksa Agung, BPKP, pada LKPP dari awal sudah melakukan pendampingan. Dan jika diperlukan, KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan. Ini Penting," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Jokowi pun meyakini jika berbagai program pemulihan ekonomi ini bisa dikawal dengan baik, akan berdampak pada perbaikan ekonomi nasional.

Ekonomi yang lesu karena terdampak Covid-19 pun bisa kembali bangkit.

"Kita harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam lagi, tidak sampai minus dan bahkan kita harapkan kita pelan-pelan mulai bisa rebound," kata Jokowi.