Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Kompas.com - 02/06/2020, 23:34 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengundang tokoh agama ke Istana, Selasa (2/6/2020). Dalam pertemuan itu, perwakilan dari organisasi Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo memperbaiki komunikasi pemerintah di tengah pandemi ini.

Pasalnya, Muhammadiyah melihat sejumlah pernyataan menteri yang bertentangan satu sama lain terkait penanganan pandemi Covid-19.

"Muhammadiyah memberikan tiga masukan. Pertama, pemerintah memperbaiki komunikasi politik, terutama terkait dengan pernyataan para menteri yang tidak senada dan seirama," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada wartawan, Selasa malam.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi soal Penanganan Covid-19, Ini Alasannya

Selain itu, Muhammadiyah juga memberi saran agar pemerintah memperbaiki kerjasama dengan berbagai organisasi massa dalam menangani pandemi ini, termasuk dengan ormas keagamaan.

Terakhir, Muhammadiyah juga berpesan agar pemerintah menjaga ketenangan dengan meminimalkan kegaduhan politik.

Sementara itu, menurut dia, Presiden juga menyampaikan tiga hal dalam pertemuan tersebut.

"Pertama, belum ada keputusan tentang jadwal masuk sekolah," ucap Abdul Mu'ti.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik Terkait Kebijakan Penanganan Pandemi

Kedua, Presiden juga meminta masukan tentang pengelolaan pesantren pada masa Covid-19. Terakhir, Presiden menjelaskan kebijakan soal pembatalan haji 2020.

Pertemuan tersebut juga dihadiri H Helmy Faishal Zaini (PBNU), Muhyiddin Junaidi (MUI), Pdt. Gomar Gultom (PGI), Ignatius Kardinal Suharyo (KWI), Wisnu Tenaya (PHDI), Arief Harsono (Permabudhi) dan Xs Budi Santoso Tanuwibowo (Matakin).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com