Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Kompas.com - 02/06/2020, 21:56 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi tuan rumah penyelenggara Foreign Policy and Global Healthcare (FPGH) Ministerial Retreat, Selasa (2/6/2020).

Direktur Utama (BPJS) Fachmi Idris mengatakan, pertemuan kali ini menitikberatkan pada Universal Health Coverage untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Untuk itu, hal ini pun selaras dengan tema yang diusung FPGH tahun 2020 yaitu "Affordable Health Care For All".

"Hal ini sejalan dengan misi pemerintahan Presiden Jokowi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia serta dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga,” ujarnya.

Fachmi menjelaskan, perlindungan tersebut diberikan melalui penguatan pelaksanaan perlindungan sosial dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.

Baca juga: Ajak Milenial Ciptakan Inovasi Digital, BPJS Kesehatan Gelar Kompetisi Virtual Hackathon

Dia juga menyebut, pertemuan ini merupakan realisasi atas keinginan negara-negara anggota FPGH untuk memastikan perawatan kesehatan yang terjangkau untuk semua warga negara.

Hal itu dilakukan melalui pendekatan multisektoral melibatkan jaminan sosial untuk program kesehatan.

Kenalkan JKN-KIS

Melalui forum ini, BPJS pun mengenalkan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ke tingkat internasional.

“Semoga pertemuan ini menjadi dasar kerja sama yang nyata antara organisasi jaminan sosial negara-negara anggota FPGH untuk berkontribusi merealisasikan Affordable Health Care For All,” harapnya.

Adapun, FPGH adalah forum yang diluncurkan 7 Menteri Luar Negeri Indonesia, Thailand, Brasil, Perancis, Norwegia, Afrika Selatan dan Senegal pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 2006 di New York, Amerika Serikat.

Baca juga: Kelas BPJS Kesehatan Mau Dilebur, Ini Kata Kemenkeu

“Tujuan FPGH adalah untuk membangun sinergi antara kebijakan politik luar negeri dengan kesehatan global pada berbagai forum bilateral, regional dan multilateral,” ungkapnya.

Meski bukan forum yang dibentuk organisasi kesehatan dunia (WHO) atau PBB, FPGH rutin menggunakan platform WHO dan PBB utk mengeluarkan joint statements atau resolutions.

“Secara tradisi, setiap tahun FPGH menjadi inisiator satu resolusi tentang kesehatan di Sidang Umum PBB,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Tahun ini, Indonesia menjabat sebagai Ketua FPGH Ministerial Retreat. Pada pertemuan ini, hadir pula penyelenggara jaminan sosial kesehatan dari negara-negara FPGH,

Oleh karena itu, BPJS Kesehatan diberikan kepercayaan oleh Kementerian Luar Negeri menjadi tuan rumah untuk memimpin pertemuan tersebut.

Baca juga: Ramai soal Peleburan Kelas, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

Sementara itu, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri RI Kama Pradipta berharap pertemuan ini dapat memperkuat kerja sama antarnegara.

Terutama, lanjutnya, kerja sama antara penyelenggara jaminan kesehatan, termasuk untuk saling berbagi pengalaman dan best practice sharing.

Dia pun menilai, keberadaan jaminan kesehatan saat ini sangat penting, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19.

“Kami mohon dukungannya untuk bersama saling memperkuat sistem jaminan kesehatan selama pandemi, serta mengantisipasi kemungkinan ke depan terkait munculnya tantangan baru dalam sistem jaminan kesehatan,” katanya.

Baca juga: Menilik Sejarah BPJS Kesehatan, Kapan Dilahirkan hingga Besaran Iurannya Dulu...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com