Kompas.com - 02/06/2020, 18:59 WIB
Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, meminta Menteri Agama Fachrul Razi memberikan penjelasan secara utuh kepada DPR soal keputusan pembatalan keberangkatan haji tahun 2020.

Sebab, Komisi VIII merasa tak dilibatkan Menag dalam mengambil keputusan tersebut.

"DPR secara terbuka menunggu iktikad baik dari Kementerian Agama RI untuk memberikan penjelasan terkait keputusan penundaan haji ini," kata Maman kepada wartawan, Selasa (2/6/2020).

Ia meminta Menag memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan lembaga legislatif.

Baca juga: Ketua Komisi VIII Protes Tak Dilibatkan soal Pembatalan Ibadah Haji, Ini Alasannya

Maman menyatakan, Komisi VIII pada prinsipnya mendukung keputusan Menag untuk menunda keberangkatan jemaah haji tahun ini akibat pandemi Covid-19.

Namun, Maman menyesalkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan Menag.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya minta agar pola komunikasi dan koordinasi Kementerian Agama RI dengan Komisi VIII DPR RI diperbaiki dan dievaluasi," ujarnya.

"Kementerian Agama adalah kementerian strategis menjadi rujukan dalam hal keputusan publik, karena menyangkut isu-isu keagamaan yang sensitif, jadi harus hati-hati dan dilakukan sesuai prosedur," imbuh Maman.

Sependapat dengan Maman, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI-P, Diah Pitaloka, menyesalkan langkah Menag yang mengumumkan keputusan pembatalan ibadah haji tahun 2020 sebelum rapat dengan DPR.

Menurut Diah, Menag melanggar UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah Mendapat Perhatian

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah Mendapat Perhatian

Nasional
Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional Dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional Dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Nasional
Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.