Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Pemerintah: Imunisasi Terus Jalan Selama Pandemi, tetapi Jangan Berkerumun

Kompas.com - 02/06/2020, 18:49 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan, imunisasi bagi bayi dan balita harus terus berjalan meski ada wabah Covid-19.

Namun, Yuri mengingatkan agar imunisasi tidak dilakukan dengan berkerumun dan berkelompok.

"Kita tak boleh hentikan sama sekali layanan itu. Karena layanan itu hakikatnya adalah hak asasi anak untuk melindungi dari berbagai penyakit, yang dapat dicegah dengan imunisasi, " ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Selasa (2/6/2020). 

Baca juga: Angka Reproduksi Covid-19 di Jabar Terus Menurun

Yuri mengatakan, baik bayi, balita dan anak-anak tidak boleh sakit. Sebab, mereka semua merupakan harapan bangsa.

Karenanya, pemerintah menyarankan untuk melakukan inovasi dalam kegiatan imunisasi.

Cara-cara lama seperti datang bersama ke Posyandu, berkerumun saat mendengarkan penyuluhan lalu menimbangkan bayi dan balita harus diganti dengan cara baru.

Yuri mengajak semua kader kesehatan dan petugas imunisasi di puskesmas untuk berinovasi menerapkan mekanisme baru imunisasi.

"Termasuk dari orangtua bayi dan balita, karena semua itu kan sudah memiliki kartu atau buku monitoring imunisasi. Maka mintakan imunisasi ini yang terjadwalkan," kata Yuri.

Baca juga: Penanganan Covid-19 di Jatim, Gugus Tugas Serahkan Bantuan Alkes dan Robot Disinfektan

Dia menyarankan orangtua mengkomunikasinan imunisasi terjadwal dengan petugas di Puskesmas.

"Buat janji sehingga tidak perlu lagi datang berkelompok dalam satu tempat. Sebab, ini akan memberikan risiko yang besar. Imunisasi harus berjalan," kata Yuri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com