JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) berjanji menindak tegas pihak-pihak yang melindungi dan memfasilitasi pelarian eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menegaskan, KPK akan mengenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice bagi mereka yang membantu pelarian Nurhadi dan Rezky.
"Kalau itu benar, maka diduga melanggar Pasal 21 Undang-undang 31/99 juncto Undang-undang 20/2001, maka kepada pihak-pihak tersebut tentu akan kami tindak juga menggunakan pasal 21 tersebut," kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (2/6/2020).
Baca juga: Kronologi Penangkapan Nurhadi dan Menantunya
Ghufron menuturkan, pihaknya masih memeriksa Nurhadi dan Rezky secara intensif. Istri Nurhadi, Tin Zuraida, juga masih diperiksa oleh KPK.
Menurut Ghufron, peluang pengenaan pasal perintangan penyidikan itu akan ditentukan oleh hasil pemeriksaan tersebut.
"Apakah ada indikasi ke arah sana? Kami masih memeriksa dan mengembangkan," kata Ghufron.
Ia menambahkan, KPK pun akan menerima segala informasi terkait dugaan perintangan penyidikan tersebut.
"Yang penting info tersebut tentu perlu dikroscek dengan hasil pemeriksaan, dengan alat bukti lain, maupun tersangka yang sudah di tangan kami, tentu kami akan lanjutkan itu," ujar Ghufron.
Baca juga: KPK Tahan Eks Sekretaris MA, Nurhadi dan Menantunya
Sebelumnya, peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai mustahil bagi Nurhadi dan Rezky untuk dapat bersembunyi dan melarikan diri tanpa bantuan dari pihak-pihak lain.
Oleh karena itu, ICW mendesak KPK untuk mengenakan pasal obstruction of justice atau perintangan penyidikan kepada pihak-pihak yang membantu pelarian Nurhadi dan menantunya.
Ikut
