KPK Tangkap Nurhadi dan Menantunya, ICW Beri Empat Catatan

Kompas.com - 02/06/2020, 14:13 WIB
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman (kiri) berjalan memasuki Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (6/11/2018). Nurhadi Abdurrachman, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro, dalam tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ANTARA FOTO/Reno EsnirMantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman (kiri) berjalan memasuki Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (6/11/2018). Nurhadi Abdurrachman, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro, dalam tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong KPK untuk mengembangkan perkara yang melibatkan eks Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi setelah KPK menangkap Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

"Tentu kinerja dari tim penyidik KPK layak untuk diapresiasi bersama. Namun, permasalahan ini pun tidak bisa dipandang selesai dengan hanya melakukan penangkapan terhadap dua buronan KPK tersebut," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam siaran pers, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: KPK Tangkap Nurhadi, Novel Baswedan Dipuji Bambang Widjojanto

Kurnia mengatakan, ada empat catatan yang diberikan ICW. Pertama, KPK harus mengembangkan dugaan pencucian uang yang dilakukan Nurhadi.

Menurut ICW, Nurhadi mesti dijadikan tersangka dengan pasal tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar yang diduga diterima Nurhadi.

"Sebab, selama ini beredar kabar bahwa yang bersangkutan memiliki profil kekayaan yang tidak wajar sehingga hal tersebut membuka kemungkinan jika uang yang didapatkan Nurhadi telah digunakan lebih lanjut untuk berbagai kepentingan pribadi," kata Kurnia.

Kedua, KPK diminta mengenakan pasal obstruction of justice atau perintangan penyidikan kepada pihak-pihak yang membantu pelarian Nurhadi dan menantunya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut ICW, mustahil bagi Nurhadi dan Rezky untuk berada dalam pelarian tanpa bantuan dari pihak lain.

"Hal ini dapat digali lebih lanjut oleh KPK dengan menyoal kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang membantu pelarian atau persembunyian keduanya," ujar Kurnia.

Ketiga, KPK diminta menggali potensi keterlibatan Nurhadi dalam perkara lain, salah satunya dalam perkara yang melibatkan eks Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan eks Presiden Komisaris PT Lippo Group, Eddy Sindoro.

"Dalam perkara ini diduga Nurhadi juga mengambil peran penting. Setidaknya ada beberapa temuan yang mengarahkan dugaan keterlibatan mantan Sekretaris MA ini." kata Kurnia.

Baca juga: KPK Geledah 13 Rumah Sebelum Tangkap Nurhadi di Simprug

Keempat, KPK juga harus menelusuri keberadaan pihak lain yang diduga terkait dengan Nurhadi antara lain sopir Nurhadi, Royani; para ajudan Nurhadi; serta anak Nurhadi, Rizqi Aulia Rahmi.

Tiga pihak tersebut sudah pernah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam beberapa kasus yang melibatkan Nurhadi namun selalu mangkir.

Disamping itu, ICW mengingatkan bahwa masih banyak tersangka kasus korupsi yang menjadi buronan KPK, antara lain Harun Masiku, Hienra Soenoto, dan Samin Tan.

"Untuk itu pimpinan KPK lebih baik tidak larut dengan euforia dengan penangkapan Nurhadi dan Rezky ini," kata Kurnia.

KPK menangkap Nurhadi dan Rezky di sebuah rumah di kawasan SImprug, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2020) malam kemarin.

Dalam penangkapan itu, KPK juga membawa istri Nurhadi, Tin Zuraida, dan sejumlah barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut.

Nurhadi dan Rezky merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Baca juga: Penangkapan Eks Sekretaris MA Nurhadi, Prestasi KPK di Tengah Pandemi

Sementara itu, KPK masih memburu seorang tersangka lain, yaitu Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto.

Dalam kasus ini, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Nasional
Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Ketum PKB: 'Reshuffle' Kabinet Masih Sebatas Rumor

Ketum PKB: "Reshuffle" Kabinet Masih Sebatas Rumor

Nasional
Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Nasional
Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak 'Bully' Penyandang Disabilitas

Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak "Bully" Penyandang Disabilitas

Nasional
Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Nasional
Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Nasional
Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Nasional
Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Nasional
Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Nasional
UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

Nasional
Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Nasional
90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

Nasional
BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.