Ketua MPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Pemberlakuan "New Normal"

Kompas.com - 02/06/2020, 13:02 WIB
Pengunjung berbelanja di Super Market Asia Plaza yang telah menerapkan protokol kesehatan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (28/5/2020). Pemerintah Provinsi Jabar mempersiapkan adaptasi normal baru atau new normal yang mengacu pada sejumlah indikator dan persiapan matang, dengan tujuan memulihkan perekonomian disertai pengendalian risiko penularan COVID-19 yang komprehensif mulai 1 Juni 2020. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/aww. ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMIPengunjung berbelanja di Super Market Asia Plaza yang telah menerapkan protokol kesehatan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (28/5/2020). Pemerintah Provinsi Jabar mempersiapkan adaptasi normal baru atau new normal yang mengacu pada sejumlah indikator dan persiapan matang, dengan tujuan memulihkan perekonomian disertai pengendalian risiko penularan COVID-19 yang komprehensif mulai 1 Juni 2020. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah meninjau ulang rencana pemberlakuan kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disebabkan masih tingginya kasus harian Covid-19 di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

"Bila dipaksakan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum mereda khususnya di daerah-daerah yang masih memiliki lonjakan kasus positif Covid-19, hal tersebut berpotensi menyebabkan adanya gelombang kedua dari pandemi Covid-19," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: Masjid Istiqlal Masih Persiapkan Protokol Kesehatan untuk New Normal

"Dan itu akan sulit untuk dikendalikan," lanjut dia.

Ia juga meminta pemerintah meningkatkan kapasitas tes Covid-19 yang berupa tes cepat maupun polymerase chain reaction (PCR), terutama di lima daerah tersebut. Tes juga harus dilakukan secara masif. 

Dengan demikian jangkauan pemerintah dalam mendeteksi Covid-19 semakin luas dan dapat mempercepat penanganannya.

Baca juga: Bersiap Hadapi New Normal, Taman Margasatwa Ragunan Siapkan Keset dengan Disinfektan

Ia pun meminta pemerintah mengevaluasi perkembangan kasus Covid-19 di setiap daerah dengan didukung data yang akurat, sehingga upaya penanganan dan pencegahan dapat berjalan lancar dan optimal.

"Dan pemerinah harus memberikan informasi kepada masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dan physical distancing, terutama di lima provinsi tersebut guna menekan jumlah kasus pasien positif Covid-19," lanjut politisi Golkar itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X