Ketua MPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Pemberlakuan "New Normal"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah meninjau ulang rencana pemberlakuan kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disebabkan masih tingginya kasus harian Covid-19 di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

"Bila dipaksakan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum mereda khususnya di daerah-daerah yang masih memiliki lonjakan kasus positif Covid-19, hal tersebut berpotensi menyebabkan adanya gelombang kedua dari pandemi Covid-19," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: Masjid Istiqlal Masih Persiapkan Protokol Kesehatan untuk New Normal

"Dan itu akan sulit untuk dikendalikan," lanjut dia.

Ia juga meminta pemerintah meningkatkan kapasitas tes Covid-19 yang berupa tes cepat maupun polymerase chain reaction (PCR), terutama di lima daerah tersebut. Tes juga harus dilakukan secara masif. 

Dengan demikian jangkauan pemerintah dalam mendeteksi Covid-19 semakin luas dan dapat mempercepat penanganannya.

Baca juga: Bersiap Hadapi New Normal, Taman Margasatwa Ragunan Siapkan Keset dengan Disinfektan

Ia pun meminta pemerintah mengevaluasi perkembangan kasus Covid-19 di setiap daerah dengan didukung data yang akurat, sehingga upaya penanganan dan pencegahan dapat berjalan lancar dan optimal.

"Dan pemerinah harus memberikan informasi kepada masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dan physical distancing, terutama di lima provinsi tersebut guna menekan jumlah kasus pasien positif Covid-19," lanjut politisi Golkar itu.