Ketua MPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Pemberlakuan "New Normal"

Kompas.com - 02/06/2020, 13:02 WIB
Pengunjung berbelanja di Super Market Asia Plaza yang telah menerapkan protokol kesehatan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (28/5/2020). Pemerintah Provinsi Jabar mempersiapkan adaptasi normal baru atau new normal yang mengacu pada sejumlah indikator dan persiapan matang, dengan tujuan memulihkan perekonomian disertai pengendalian risiko penularan COVID-19 yang komprehensif mulai 1 Juni 2020. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/aww. ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMIPengunjung berbelanja di Super Market Asia Plaza yang telah menerapkan protokol kesehatan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (28/5/2020). Pemerintah Provinsi Jabar mempersiapkan adaptasi normal baru atau new normal yang mengacu pada sejumlah indikator dan persiapan matang, dengan tujuan memulihkan perekonomian disertai pengendalian risiko penularan COVID-19 yang komprehensif mulai 1 Juni 2020. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah meninjau ulang rencana pemberlakuan kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disebabkan masih tingginya kasus harian Covid-19 di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

"Bila dipaksakan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum mereda khususnya di daerah-daerah yang masih memiliki lonjakan kasus positif Covid-19, hal tersebut berpotensi menyebabkan adanya gelombang kedua dari pandemi Covid-19," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: Masjid Istiqlal Masih Persiapkan Protokol Kesehatan untuk New Normal

"Dan itu akan sulit untuk dikendalikan," lanjut dia.

Ia juga meminta pemerintah meningkatkan kapasitas tes Covid-19 yang berupa tes cepat maupun polymerase chain reaction (PCR), terutama di lima daerah tersebut. Tes juga harus dilakukan secara masif. 

Dengan demikian jangkauan pemerintah dalam mendeteksi Covid-19 semakin luas dan dapat mempercepat penanganannya.

Baca juga: Bersiap Hadapi New Normal, Taman Margasatwa Ragunan Siapkan Keset dengan Disinfektan

Ia pun meminta pemerintah mengevaluasi perkembangan kasus Covid-19 di setiap daerah dengan didukung data yang akurat, sehingga upaya penanganan dan pencegahan dapat berjalan lancar dan optimal.

"Dan pemerinah harus memberikan informasi kepada masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dan physical distancing, terutama di lima provinsi tersebut guna menekan jumlah kasus pasien positif Covid-19," lanjut politisi Golkar itu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X