Kompas.com - 02/06/2020, 13:02 WIB
Pengunjung berbelanja di Super Market Asia Plaza yang telah menerapkan protokol kesehatan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (28/5/2020). Pemerintah Provinsi Jabar mempersiapkan adaptasi normal baru atau new normal yang mengacu pada sejumlah indikator dan persiapan matang, dengan tujuan memulihkan perekonomian disertai pengendalian risiko penularan COVID-19 yang komprehensif mulai 1 Juni 2020. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/aww. ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMIPengunjung berbelanja di Super Market Asia Plaza yang telah menerapkan protokol kesehatan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (28/5/2020). Pemerintah Provinsi Jabar mempersiapkan adaptasi normal baru atau new normal yang mengacu pada sejumlah indikator dan persiapan matang, dengan tujuan memulihkan perekonomian disertai pengendalian risiko penularan COVID-19 yang komprehensif mulai 1 Juni 2020. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah meninjau ulang rencana pemberlakuan kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disebabkan masih tingginya kasus harian Covid-19 di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

"Bila dipaksakan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum mereda khususnya di daerah-daerah yang masih memiliki lonjakan kasus positif Covid-19, hal tersebut berpotensi menyebabkan adanya gelombang kedua dari pandemi Covid-19," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: Masjid Istiqlal Masih Persiapkan Protokol Kesehatan untuk New Normal

"Dan itu akan sulit untuk dikendalikan," lanjut dia.

Ia juga meminta pemerintah meningkatkan kapasitas tes Covid-19 yang berupa tes cepat maupun polymerase chain reaction (PCR), terutama di lima daerah tersebut. Tes juga harus dilakukan secara masif. 

Dengan demikian jangkauan pemerintah dalam mendeteksi Covid-19 semakin luas dan dapat mempercepat penanganannya.

Baca juga: Bersiap Hadapi New Normal, Taman Margasatwa Ragunan Siapkan Keset dengan Disinfektan

Ia pun meminta pemerintah mengevaluasi perkembangan kasus Covid-19 di setiap daerah dengan didukung data yang akurat, sehingga upaya penanganan dan pencegahan dapat berjalan lancar dan optimal.

"Dan pemerinah harus memberikan informasi kepada masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dan physical distancing, terutama di lima provinsi tersebut guna menekan jumlah kasus pasien positif Covid-19," lanjut politisi Golkar itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

Nasional
Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Nasional
Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Nasional
KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Nasional
Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Nasional
Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Nasional
Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Nasional
Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Nasional
Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Nasional
Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X