Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

KOMPAS.com – Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memberi kepastian akses layanan kesehatan bagi setiap lapisan masyarakat.

“Sampai dengan 30 April 2020, JKN-KIS sudah melindungi 222,9 juta jiwa atau 83,64 persen populasi penduduk Indonesia,” ujarnya dalam Foreign Policy and Global Healthcare (FPGH) Ministerial Retreat, Senin (1/6/2020).

Dia mengatakan itu sehubungan atas pencapaian program JKN-KIS pada Universal Health Coverage (UHC).

Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO), UHC dimaknai bahwa setiap orang dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai kebutuhan, tanpa kesulitan finansial.

Baca juga: Ajak Milenial Ciptakan Inovasi Digital, BPJS Kesehatan Gelar Kompetisi Virtual Hackathon

“Sejak 2014, indeks kepuasan peserta meningkat secara signifikan mulai dari 78,6 hingga menjadi 80,1 sesuai dengan peta jalan (roadmap) JKN-KIS,” paparnya dalam acara yang digelar secara daring tersebut.

Lebih lanjut, Fachmi menjelaskan, pemanfaatan program ini begitu tinggi mengingat kehadirannya telah membuka akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Dia menyebut, pada 2019 pemanfaatan JKN-KIS di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mencapai 180,4 juta, pemanfaatan di poliklinik rawat jalan rumah sakit sebesar 84,7 juta, dan pemanfaatan rawat inap di rumah sakit sebanyak 11 juta.

Jika ditotal, maka ada 276,1 juta pemanfaatan pelayanan kesehatan di seluruh tingkat pelayanan.

“Artinya, sepanjang tahun 2019 rata-rata pemanfaatan pelayanan kesehatan per hari kalender adalah 756.515 pemanfaatan,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Iuran 132,6 Juta peserta BPJS Kesehatan Digratiskan Pemerintah

Sementara itu, total pemanfaatan dari tahun 2014 sampai 2019 sebanyak 926,8 juta pemanfaatan.

“Angka itu hampir mencapai 1 miliar pemanfaatan,” ungkap Fachmi.

Perlu diketahui, tahun ini Indonesia didaulat menjabat sebagai Ketua FPGH Ministerial Retreat.

FPGH Ministerial Retreat sendiri merupakan forum yang diinisiasi tujuh menteri luar negeri dari Afrika Selatan, Brasil, Indonesia, Norwegia, Prancis, Senegal, dan Thailand.

Forum ini bertujuan untuk mempromosikan pentingnya isu kesehatan global dalam kerangka kebijakan luar negeri.

Pada pertemuan dengan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dari negara-negara FPGH, BPJS Kesehatan diberikan kepercayaan Kementerian Luar Negeri menjadi tuan rumah untuk memimpin pertemuan tersebut.

Baca juga: INFOGRAFIK: Rincian Iuran BPJS Kesehatan 2020

Fachmi menjelaskan, FPGH 2020 mengusung tema “Affordable Health Care For All”, yang menitikberatkan pada UHC untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

"Hal ini sejalan dengan misi pemerintahan Presiden Jokowi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia serta dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga,” terangnya.

Fachmi menyebut, hal itu dilakukan melalui penguatan pelaksanaan perlindungan sosial dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.

Peran BPJS dalam penanganan Covid-19

Pada kesempatan yang sama, Fachmi juga menjelaskan terkait peran BPJS dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, yaitu sebagai verifikator klaim rumah sakit (RS) khusus untuk kasus Covid-19.

Baca juga: BPJS Kesehatan: Total Ada 291 RS Ajukan Klaim Kasus Covid-19

Adapun, proses pembayaran klaim dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan menggunakan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hingga Rabu (27/5/2020), terdapat 291 RS yang telah mengajukan klaim khusus untuk kasus Covid-19 di Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

Beberapa klaim yang diajukan RS telah diverifikasi dan diajukan ke Kemenkes untuk diproses lebih lanjut.