Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Kompas.com - 01/06/2020, 19:52 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembicaraan warganet di media sosial mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 didominasi sentimen negatif.

Hal itu berdasarkan hasil analisis big data yang dilakukan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) serta Drone Emprit.

“Total dari 5 Mei hingga 25 Mei (periode ketiga analisa), hampir separuh warganet (48 persen) memiliki sentimen negatif pada kenaikan ini. Lebih besar dari mereka yang memiliki sentimen positif (46 persen),” kata Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto melalui keterangan tertulis, Senin (1/6/2020).

Baca juga: Ajak Milenial Ciptakan Inovasi Digital, BPJS Kesehatan Gelar Kompetisi Virtual Hackathon

Analisis big data yang dilakukan untuk mendalami reaksi publik itu dilakukan menggunakan software Astramaya yang dikembangkan Drone Emprit.

Terdapat tiga periode yang dianalisis yaitu, sejak Perpres ditandatangani Presiden Joko Widodo (5 Mei-13 Mei 2020), periode kedua (14 Mei-25 Mei 2020), dan tiga minggu setelah Perpres terbit (5 Mei-25 Mei 2020).

Selama tiga minggu sejak Perpres diteken Jokowi, LP3ES dan Drone Emprit mencatat terdapat 115.599 percakapan di media sosial. Sebanyak 101.745 percakapan di antaranya terjadi di Twitter.

Hasil analisis, kata Wijayanto, menunjukkan adanya dinamika sentimen dari warganet terkait topik tersebut.

Pada periode pertama, sentimen positif warganet sebesar 54 persen, sementara sentimen negatif 42 persen.

Baca juga: Kelas BPJS Mau Dilebur, YLKI: JKN Diuntungkan

Sentimen negatif kemudian meningkat menjadi 50 persen pada periode kedua. Di sisi lain, sentimen positif menurun menjadi 44 persen.

Menurut Wijayanto, peningkatan sentimen negatif tersebut dipengaruhi oleh pemberitaan media daring.

“Media arus utama secara umum memiliki sentimen negatif pada kenaikan ini. Salah satu cuitan yang paling banyak diretweet adalah justru dari akun media daring yang berjudul: ‘Iuran BPJS Naik Lagi, Masyarakat KenaPrank Jokowi’,” tuturnya.

Wijayanto menuturkan, kebijakan tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah.

Hal itu terlihat dari sisi emosi yang menonjol dari percakapan warganet, yaitu ketidakpercayaan. Ia mengatakan, terdapat 5.800 unggahan terkait ketidakpercayaan tersebut.

Baca juga: Menurut Pemerintah, Iuran BPJS Kesehatan Kelas I Harusnya Rp 286.000

“Kebijakan ini justru menerbitkan distrust yang semakin tinggi kepada pemerintah, setelah distrust terkait penanganan corona,” ucap dia.

Topik mengenai kenaikan iuran BPJS tersebut mendapat perhatian hingga satu bulan lamanya. Menurut Wijayanto, hal itu dikarenakan isu jaminan kesehatan dinilai penting bagi publik.

Padahal, sebuah isu rata-rata dibicarakan selama satu minggu atau hanya beberapa hari.

Ia berpandangan, hal itu menunjukkan penguatan kesadaran publik terhadap hak-hak mereka sehingga dinilai baik bagi proses demokrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Nasional
Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Nasional
Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Nasional
Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Nasional
Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Nasional
Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Nasional
Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Nasional
Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Nasional
Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com