ICW Pernah Minta Informasi soal Kartu Prakerja, tetapi Tak Digubris

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Indonesian Corruption Watch (ICW) sempat mengajukan permohonan Kemenko Perekonomian untuk memperoleh informasi soal program Kartu Prakerja pada 12 Mei lalu.

Namun, permohonan informasi publik itu tidak pernah direspons pemerintah.

"Kami melakukan permintaan informasi tanggal 12 Mei 2020, tetapi sampai sekarang belum ada respons apa pun dari Kemenko Perekonomian," kata peneliti ICW Egi Primayogha dalam konferensi pers "Catatan Kritis Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja", Senin (1/6/2020).

"Tidak diresponsnya permintaan kami sangat disayangkan, karena semestinya Kemenko Perekonomian sigap membuka informasi mengenai masalah yang jadi polemik publik secara luas," lanjut dia.

Baca juga: Kesulitan Jawab Soal Matematika, Wayan Arta 3 Kali Gagal Lolos Program Kartu: Daftarnya Susah

Egi menjelaskan, ICW meminta informasi mengenai dokumen perjanjian kerja sama dengan delapan mitra Kartu Prakerja.

Sebab, menurut Egi, penunjukan mitra Kartu Prakerja tidak memiliki alasan atau standar yang jelas.

"Kenapa kami melakukan permintaan informasi? Karena didasarkan alasan proses penunjukan mitra Prakerja mengundang tanda tanya. Misal, kenapa tidak melalui mekanisme lelang," tutur dia.

Namun, Egi mengatakan, hingga hari ini tidak ada respons dari Kemenko Perekonomian.

Baca juga: Guru Honorer Ini Jadi Saksi Manfaat Nyata Program Kartu Prakerja

Padahal, apabila merujuk pada UU Keterbukaan Informasi Publik, badan publik yang memiliki informasi yang diminta wajib memberikan tanggapan paling lambat 10 hari sejak diterimanya permintaan.

Perpanjangan waktu untuk mengirimkan tanggapan paling lambat tujuh hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

"Kami telah melakukan permintaan informasi, menggunakan mekanisme yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14/2008," ucap Egi.

Berdasarkan kajian ICW, kata Egi, ditemukan setidaknya tiga lembaga mitra Kartu Prakerja yang berafiliasi secara politik dengan pemerintah.

Ia menyebutkan, ketiga lembaga itu adalah Skill Academy yang digagas Ruang Guru, Vokraf atau PT Kolaborasi Edukasi Nusantara dan Amithya Institute.

"Ada tiga lembaga yang kami temukan terafiliasi secara politik, yaitu Skill Academy, Vokraf, dan Amithya Institute," sebut dia.

Dalam kesempatan itu, peneliti ICW Lalola Ester juga menyampaikan lima kesimpulan dari penelusuran dan analisis data terhadap mitra Kartu Prakerja.

Baca juga: Rencananya Dibuka Hari Ini, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 Tertunda