Hari Lahir Pancasila, Ketua DPR Sebut RI Butuh Gotong Royong Berskala Besar

Kompas.com - 01/06/2020, 12:38 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani saat memberi keterangan terkait new normal Covid-19, Rabu (27/05/2020) Dok. Humas DPR RIKetua DPR RI, Puan Maharani saat memberi keterangan terkait new normal Covid-19, Rabu (27/05/2020)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, semangat gotong royong merupakan kunci bagi bangsa Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.

Mengutip pernyataan Presiden RI pertama Sukarno, Puan menyatakan bahwa inti sari Pancasila adalah gotong royong.

"Untuk melawan Covid-19, kita jangan hanya terpaku pada istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar, tetapi yang Indonesia juga butuhkan saat ini adalah gotong royong berskala besar," kata Puan dalam keterangan tertulis, Senin (1/6/2020).

Baca juga: Gibran Salurkan Bantuan 8.000 Masker dari Puan Maharani

Artinya, menurut Puan, pemerintah pusat dan daerah hingga masyarakat wajib bekerja sama dalam penanggulangan Covid-19.

"Penanggulangan pandemi Covid-19 membutuhkan kerja bersama, gotong royong dari semua komponen bangsa. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat," ucapnya.

Ia kemudian mencontohkan beberapa kisah masyarakat di sejumlah daerah yang saling membantu ketika ada warga yang sedang melakukan isolasi mandiri karena terinfeksi Covid-19.

Juga kisah warga di Desa Jambanan, Sragen, yang justru memberikan semangat kepada salah satu warganya yang dinyatakan sembuh Covid-19.

"Ada di Desa Jambanan, Sragen, saya melihat beritanya ketika salah satu warga desa pulang ke rumah setelah dinyatakan sembuh dari virus corona. Para warga desa menyambutnya dengan meriah, sudah seperti acara syukuran," ujar Puan.

Selanjutnya, berkaitan dengan kebijakan penanganan Covid-19, Puan meminta pemerintah tidak membuat masyarakat bingung.

Ia menyinggung soal rencana new normal atau kenormalan baru yang sedang disusun pemerintah.

Baca juga: PDI-P: Tantangan Membumikan Pancasila adalah Wujudkan Keadilan Sosial

Dia berharap pemerintah telah menyiapkan standar yang jelas terkait penerapan kenormalan baru.

"DPR mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru dalam melaksanakan new normal, agar tidak memunculkan kebingungan baru di masyarakat," tuturnya.

"Diperlukan pra kondisi dan protokol yang dipahami bersama dengan masyarakat. Sebab rincian new normal untuk setiap jenis kegiatan dan wilayah tentu berbeda-beda," tegas Puan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Nasional
Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X