Kompas.com - 01/06/2020, 12:38 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani saat memberi keterangan terkait new normal Covid-19, Rabu (27/05/2020) Dok. Humas DPR RIKetua DPR RI, Puan Maharani saat memberi keterangan terkait new normal Covid-19, Rabu (27/05/2020)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, semangat gotong royong merupakan kunci bagi bangsa Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.

Mengutip pernyataan Presiden RI pertama Sukarno, Puan menyatakan bahwa inti sari Pancasila adalah gotong royong.

"Untuk melawan Covid-19, kita jangan hanya terpaku pada istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar, tetapi yang Indonesia juga butuhkan saat ini adalah gotong royong berskala besar," kata Puan dalam keterangan tertulis, Senin (1/6/2020).

Baca juga: Gibran Salurkan Bantuan 8.000 Masker dari Puan Maharani

Artinya, menurut Puan, pemerintah pusat dan daerah hingga masyarakat wajib bekerja sama dalam penanggulangan Covid-19.

"Penanggulangan pandemi Covid-19 membutuhkan kerja bersama, gotong royong dari semua komponen bangsa. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat," ucapnya.

Ia kemudian mencontohkan beberapa kisah masyarakat di sejumlah daerah yang saling membantu ketika ada warga yang sedang melakukan isolasi mandiri karena terinfeksi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Juga kisah warga di Desa Jambanan, Sragen, yang justru memberikan semangat kepada salah satu warganya yang dinyatakan sembuh Covid-19.

"Ada di Desa Jambanan, Sragen, saya melihat beritanya ketika salah satu warga desa pulang ke rumah setelah dinyatakan sembuh dari virus corona. Para warga desa menyambutnya dengan meriah, sudah seperti acara syukuran," ujar Puan.

Selanjutnya, berkaitan dengan kebijakan penanganan Covid-19, Puan meminta pemerintah tidak membuat masyarakat bingung.

Ia menyinggung soal rencana new normal atau kenormalan baru yang sedang disusun pemerintah.

Baca juga: PDI-P: Tantangan Membumikan Pancasila adalah Wujudkan Keadilan Sosial

Dia berharap pemerintah telah menyiapkan standar yang jelas terkait penerapan kenormalan baru.

"DPR mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru dalam melaksanakan new normal, agar tidak memunculkan kebingungan baru di masyarakat," tuturnya.

"Diperlukan pra kondisi dan protokol yang dipahami bersama dengan masyarakat. Sebab rincian new normal untuk setiap jenis kegiatan dan wilayah tentu berbeda-beda," tegas Puan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Nasional
Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X