Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Kompas.com - 31/05/2020, 17:30 WIB
Foto dirilis Jumat (6/3/2020), memperlihatkan sejumlah warga berjalan di dekat fasilitas menuju stasiun kereta MRT di trotoar Jalan Sudirman, kawasan Senayan, Jakarta. Kenyamanan dan keselamatan bagi seluruh pejalan kaki di Jakarta hadir melalui pembangunan dan revitalisasi jalur-jalur pedestrian sebagai bagian dalam mendukung gerakan pejalan kaki. ANTARA FOTO/APRILLIO AKBARFoto dirilis Jumat (6/3/2020), memperlihatkan sejumlah warga berjalan di dekat fasilitas menuju stasiun kereta MRT di trotoar Jalan Sudirman, kawasan Senayan, Jakarta. Kenyamanan dan keselamatan bagi seluruh pejalan kaki di Jakarta hadir melalui pembangunan dan revitalisasi jalur-jalur pedestrian sebagai bagian dalam mendukung gerakan pejalan kaki.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto berujar, ada sejumlah aspek yang harus diperhatikan sebelum menyatakan suatu daerah siap menerapkan new normal atau normal baru.

Menurut Yuri, tiap daerah memiliki tingkat kesiapan masing-masing untuk menyambut kebijakan ini.

"Pemerintah telah melakukan kajian yang komprehensif di 514 kabupaten/kota terus menerus bersama tim ahli, bersama tim pakar, dan bersama perguruan tinggi untuk terus menerus memantau kondisi masing-masing kabupaten/kota ini," kata Yuri di Graha BNPB, Jakarta Timur, Minggu (31/5/2020).

Baca juga: Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Dari aspek epidemiologi misalnya, daerah yang dinyatakan siap melaksanakan new normal adalah yang sudah berhasil menurunkan kasus Covid-19 lebih dari 50 persen dari kasus puncak yang pernah dicapai daerah tersebut selama 3 minggu berturut-turut.

Harus dipastikan pula angka rata-rata penambahan kasus positif, sembuh, dan meninggal dunia di daerah tersebut sudah menurun.

"Ini yang harus betul-betul kita pahami di samping juga menurunnya jumlah kematian," ujar Yuri.

Selain itu, kata Yuri, wilayah yang dinyatakan siap menerapkan new normal adalah yang memiliki sistem layanan kesehatan yang baik.

Baca juga: Politisi Nasdem Minta Daerah Zona Hijau Covid-19 Berlakukan New Normal

Hasil pencermatan terhadap aspek-aspek tersebut kemudian akan disampaikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ke para kepala daerah untuk menjadi bahan pertimbangan.

"Sudah barang tentu ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota untuk dibicarakan pada level pemerintahan dan tokoh masyarakat serta semua pihak yang ada di kabupaten/kota tersebut untuk memutuskan apakah akan melaksanakan kegiatan untuk mengaplikasikan normal baru atau masih akan menunda," ujar Yuri.

Yuri mengatakan, seandainya suatu wilayah memutuskan untuk menerapkan new normal, pemerintah daerah harus lebih dulu melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat.

Baca juga: Sejumlah Hal yang Dapat Diterapkan Pejalan Kaki Saat New Normal

Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian dalam menyambut kenormalan baru.

Yuri menegaskan bahwa penerapan new normal bukanlah kompetisi antar daerah atau sesuatu yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama.

"Oleh karena itu kita tidak menganggap bahwa kenormalan yang baru itu ibarat bendera start untuk lomba lari semuanya langsung bergerak bersama-sama, tidak," ujar Yuri.

"Sangat tergantung dari kondisi epidemologis masing-masing daerah dan ini menjadi keputusan kepala daerah," tandasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

Nasional
Dalam Eksepsinya, Jaksa Pinangki Sebut Djoko Tjandra Kenalkan Diri sebagai Joe Chan

Dalam Eksepsinya, Jaksa Pinangki Sebut Djoko Tjandra Kenalkan Diri sebagai Joe Chan

Nasional
September-November Beberapa Wilayah Indonesia Terdampak La Nina, Kecuali Sumatera

September-November Beberapa Wilayah Indonesia Terdampak La Nina, Kecuali Sumatera

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.284 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dan Jabar

UPDATE: Sebaran 4.284 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dan Jabar

Nasional
Hingga 30 September, Pemerintah Telah Periksa 3.321.898 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 30 September, Pemerintah Telah Periksa 3.321.898 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 30 September: Ada 132.693 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 30 September: Ada 132.693 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Gaya Hidup Tinggi, Jaksa Pinangki Mengaku Punya Banyak Harta dari Almarhum Suami

Gaya Hidup Tinggi, Jaksa Pinangki Mengaku Punya Banyak Harta dari Almarhum Suami

Nasional
4.510 Pasien Sembuh dari Covid-19 dalam Sehari, Rekor Terbanyak Selama Pandemi

4.510 Pasien Sembuh dari Covid-19 dalam Sehari, Rekor Terbanyak Selama Pandemi

Nasional
Curhat ke Jokowi, Pedagang Ini Mengaku Bangkrut akibat Pandemi

Curhat ke Jokowi, Pedagang Ini Mengaku Bangkrut akibat Pandemi

Nasional
UPDATE 30 September: Ada 61.321 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 September: Ada 61.321 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mendagri Akui Masih Ada Kerumunan di Masa Awal Pilkada 2020

Mendagri Akui Masih Ada Kerumunan di Masa Awal Pilkada 2020

Nasional
UPDATE 30 September: Bertambah 139, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 10.740 Orang

UPDATE 30 September: Bertambah 139, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 10.740 Orang

Nasional
Jokowi Tanya Corona Itu Apa, Pedagang: Itu Setan, Pak

Jokowi Tanya Corona Itu Apa, Pedagang: Itu Setan, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X