Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengecam adanya teror kepada panitia dan narasumber diskusi yang diinisiasi oleh Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Komnas HAM juga mengecam teror kepada jurnalis yang memberitakan agenda presiden serta kriminalisasi kritik terhadap kebijakan negara.

"(Komnas HAM) mengecam keras tindakan teror, intimidasi dan ancaman kekerasan terhadap kawan-kawan jurnalis yang sedang bertugas maupun semua panitia dan narasumber diskusi di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam siaran pers, Sabtu (30/5/2020).

Baca juga: AJI Jakarta Desak Polisi Usut Dugaan Doxing dan Intimidasi ke Jurnalis Detik.com

Beka menegaskan, teror dan pembungkaman tersebut berlawanan dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3.

Pasal 28E Ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

"Khusus untuk peristiwa di Fakultas Hukum UGM, teror tersebut mencederai kebebasan akademik yang menjadi dasar bagi terbentuknya sistem pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa seperti amanat pembukaan UUD 1945," ujar Beka.

Baca juga: Serikat Musisi Indonesia Bantu Ekonomi Jurnalis Terdampak Corona

Beka melanjutkan, Indonesia juga sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil Politik yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi informasi.

"Dalam instrumen hak asasi manusia itu juga menyebutkan soal tanggung jawab negara dalam menghormati dan menjamin hak-hak yang ada dalam kovenan termasuk didalamnya pemulihan jika ada hak-hak yang dilanggar," kata Beka.

Oleh karena itu, Komnas HAM juga meminta seluruh penyelenggara negara untuk menjamin dan menciptakan situasi yang kondusif bagi penghormatan HAM, khususnya kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat.

Komnas HAM pun meminta kepada aparat penegak hukum untuk melindungi kerja-kerja jurnalis termasuk di dalamnya menindak pelaku teror yang mengancam harkat dan martabat jurnalis serta kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.