Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

Kompas.com - 30/05/2020, 18:13 WIB
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Senin (30/3/2020). Dok. BNPBKetua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Senin (30/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menetapkan 3 kriteria yang terdiri atas 11 indikator untuk menentukan suatu daerah siap menerapkan new normal atau kenormalan baru.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Wiku Adisasmito mengatakan, kriteria yang disusun telah merujuk pada rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Sesuai dengan rekomendasi WHO, kami menggunakan kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, serta pelayanan kesehatan," kata Wiku dalam konferensi pers dari Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (30/5/2020).

Baca juga: New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

Ia pun menyampaikan, berdasarkan tiga kriteria itu, ada 11 indikator yang ditetapkan pemerintah untuk menentukan layak atau tidaknya suatu wilayah menerapkan kenormalan baru, salah satunya yakni penurunan jumlah kasus positif selama dua minggu sejak masa puncak terakhir.

Wiku mengatakan, penurunan jumlah kasus positif itu ditargetkan lebih dari 50 persen.

"Kami ingin melihat penurunan jumlah kasus positif selama dua minggu sejak puncak terakhirnya dengan target lebih dari 50 persen untuk tiap daerah," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berikut 11 indikator bagi daerah untuk menerapkan kenormalan baru.

1. Penurunan jumlah kasus positif selama dua minggu sejak puncak terakhir (target lebih dari 50 persen)

2. Penurunan jumlah kasus probable selama dua minggu sejak puncak terakhir (target lebih dari 50 persen)

3. Penurunan jumlah meninggal dari kasus positif

Baca juga: New Normal Sekolah di Jateng Efektif Diterapkan Juli, Bagaimana Skemanya?

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Nasional
Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X