CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Kompas.com - 29/05/2020, 22:54 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan Stasiun MRT Bundaran HI  di saat new normal kala pandemi Covid-19 Agus SupartoPresiden Joko Widodo meninjau kesiapan Stasiun MRT Bundaran HI di saat new normal kala pandemi Covid-19

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Diskusi yang digelar oleh Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ( UGM) sempat menuai polemik terkait dengan tajuk yang diusung.

Awalnya diskusi ini bertajuk Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan. Kemudian diubah menjadi, Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan.

Presiden Constitutional Law Society (CLS) UGM Aditya Halimawan mengatakan, penggantian judul diskusi itu disebabkan adanya penggunaan diksi yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Baca juga: Epidemiolog UGM: Pelonggaran PSBB Bisa Persulit Pengendalian Covid-19

"Kami ingin meluruskan persepsi masyarakat juga, memang ada kesalahan dari kami penggunanaan itu tidak sesuai dengan yang diatur di UUD. Nah kami mengganti itu supaya kami meluruskan sesuai dengan UUD," ucap Aditya saat dihubungi, Jumat (29/05/2020).

Aditya membantah anggapan di media sosial yang menyebut diskusi tersebut merupakan makar.

Sebab, diskusi itu bersifat akademis.

"Seperti klarifikasi yang sudah kami sampaikan, bahwa kami bersifat akademis. Tidak berkaitan oleh politik manapun atau agenda politik manapun," tuturnya.

Baca juga: Sosiolog UGM: Infrastruktur Kesehatan Prasyarat Utama

Aditya mengakui ada pemberitahuan melalui pesan berantai WhatsApp (WA) yang menyebut diskusi dibatalkan.

Ia memastikan informasi tersebut bukan dari panitia acara diskusi.

"Informasi itu (pembatalan) tidak benar," tegasnya.

Menurutnya, ada dugaan peretasan akun WA salah satu panitia. Sehingga muncul informasi pembatalan acara tersebut dari akun WA salah satu panitia.

Baca juga: Akademisi UGM: Distribusi Logistik Kemanusiaan Covid-19 Belum Optimal

"Ada indikasi peretasan. Informasi (pembatalan) itu hoaks, itu akibat dari peretasan akun narahubung kami," ungkapnya.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol UGM Iva Ariani menjelaskan jika acara diskusi tersebut bukan acara dari Fakultas Hukum maupun UGM.

"Itu bukan acara resmi dari Fakultas Hukum maupun UGM," tandasnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imbangi Pemberitaan Asing soal Kemaritiman, Bakamla Bentuk Pusat Informasi Sendiri

Imbangi Pemberitaan Asing soal Kemaritiman, Bakamla Bentuk Pusat Informasi Sendiri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirkan Jokowi | Nasib Karyawan Setelah Lembaga Dibubarkan

[POPULER NASIONAL] Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirkan Jokowi | Nasib Karyawan Setelah Lembaga Dibubarkan

Nasional
Gugus Tugas Klaim Pasien Covid-19 Sembuh Makin Banyak, Berkat Penerapan 3T

Gugus Tugas Klaim Pasien Covid-19 Sembuh Makin Banyak, Berkat Penerapan 3T

Nasional
Gugus Tugas: Klaster Secapa AD Dapat Dijadikan Pembelajaran Penularan Covid-19 di Asrama

Gugus Tugas: Klaster Secapa AD Dapat Dijadikan Pembelajaran Penularan Covid-19 di Asrama

Nasional
Positif Covid-19 di Indonesia Tembus 80.000 Kasus dan Arahan Presiden

Positif Covid-19 di Indonesia Tembus 80.000 Kasus dan Arahan Presiden

Nasional
Teka-teki Djoko Tjandra dan Keterlibatan Brigjen Prasetyo Utomo si Pejabat Bareskrim

Teka-teki Djoko Tjandra dan Keterlibatan Brigjen Prasetyo Utomo si Pejabat Bareskrim

Nasional
Jokowi: Harus Diberi Sanksi! Kalau Tidak, Masyarakat Tak Sadar...

Jokowi: Harus Diberi Sanksi! Kalau Tidak, Masyarakat Tak Sadar...

Nasional
Mengharapkan Putusan yang Seadil-adilnya dalam Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan...

Mengharapkan Putusan yang Seadil-adilnya dalam Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan...

Nasional
Kamis Ini, Buruh dan Mahasiswa 'Geruduk' DPR Tolak RUU Cipta Kerja

Kamis Ini, Buruh dan Mahasiswa 'Geruduk' DPR Tolak RUU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

Nasional
Jaksa Agung: Red Notice Itu Tidak Ada Cabut Mencabut!

Jaksa Agung: Red Notice Itu Tidak Ada Cabut Mencabut!

Nasional
Periksa Saksi, KPK Gali Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Saksi, KPK Gali Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Kubu Muchdi PR Sebut Munaslub Partai Berkarya Resmi dan Legal

Kubu Muchdi PR Sebut Munaslub Partai Berkarya Resmi dan Legal

Nasional
Jokowi: Uang Pemda di Bank Ada Rp 170 Triliun!

Jokowi: Uang Pemda di Bank Ada Rp 170 Triliun!

Nasional
Minta Pemda Belanjakan Anggaran, Jokowi: Jangan Ada yang 'Ngerem'

Minta Pemda Belanjakan Anggaran, Jokowi: Jangan Ada yang "Ngerem"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X