Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Kompas.com - 29/05/2020, 19:49 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan Stasiun MRT Bundaran HI  di saat new normal kala pandemi Covid-19 Agus SupartoPresiden Joko Widodo meninjau kesiapan Stasiun MRT Bundaran HI di saat new normal kala pandemi Covid-19
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin meminta pemerintah pusat duduk bersama pemerintah daerah dalam menyusun peta hijau atau green map sebagai panduan untuk memasuki fase new normal.

"Pusat dan Daerah wajib punya pedoman seperti Green Map, yakni sebuah peta jalan yang menjelaskan tentang tata cara kehidupan masyarakat di pedesaan dan kota kecil pasca-pandemi Covid-19. Sehingga warga tidak cemas dalam membangun roda kehidupan baru," Ujar Yanuar dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: Seluruh Protokol Kesehatan Harus Ditegakkan Saat Memasuki New Normal

Yanuar menilai, sinergitas antara pusat dan pemerintah daerah belum terjalin dengan baik sehingga dikhawatirkan akan ada kegagapan dalam pelaksanaan fase new normal.

 

Oleh sebab itu, green map yang disusun harus memuat berbagai perspektif mulai dari ekonomi, kehidupan beragama, sosial, poltiik dan budaya.

Ketua DPP PKB ini menilai, selama ini Presiden Joko Widodo hanya mengedepankan aspek ekonomi secara makro. Namun aspek lain belum mendapat perhatian serius.

Baca juga: New Normal, Seluruh Rumah Ibadah di DKI Harus Terapkan Protokol Kesehatan

Ia mencontohkan terkait kegiatan keagamaan.

Menurut dia, Mendagri seharusnya bekerja sama dengan Menteri Agama agar tiap wilayah wajib membuat konsep protokol yang sesuai, terutama di pusat keagamaan seperti pesantren, balai keagamaan dan tempat ibadah.

Yanuar menyebut, ada ketakutan di kalangan ulama dan pemuka agama untuk menyelenggarakan kegiatan ibadah dan keagamaan.

Walaupun, protokol kesehatan terkait Covid-19 ini disosialisasikan ke daerah, tapi belum ada pedoman khusus yang dibuat secara baku.

"Kalangan kiai, ulama dan pemuka agama kesulitan dalam penyelenggaran ibadah. Perlu adanya fasilitas kesehatan khusus yang berada di pesantren, madrasah, sekolah agama lainnya sehingga penanganan menjadi khusus," kata Yanuar.

Baca juga: Menuju Era “New Normal” di Tangan TNI-Polri

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X