Update 29 Mei 2020, 8 Provinsi Tanpa Penambahan Kasus Baru Covid-19

Kompas.com - 29/05/2020, 18:01 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan di Graha BNPB Jakarta pada Senin (11/5/2020). DOKUMENTASI BNPBJuru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan di Graha BNPB Jakarta pada Senin (11/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, terdapat cukup banyak provinsi yang tidak mengalami penambahan kasus baru virus corona pada Jumat (29/5/2020).

Berdasarkan data pemerintah, ada delapan provinsi yang tidak memiliki penambahan pasien baru Covid-19.

"Hari ini cukup banyak provinsi yang tidak kita temukan kasus positif, di antaranya Aceh, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jumat sore.

Baca juga: Update Covid-19 di Ambon, Pasien Corona Ada di Semua Kecamatan

Selain itu, empat provinsi lainnya yakni, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Penambahan jumlah pasien

Sementara itu, berdasarkan data yang dipaparkan Yuri, penambahan kasus baru Covid-19 tersebar di 26 provinsi.

Dari 26 provinsi itu, 5 di antaranya mencatat jumlah penambahan tertinggi.

Kelimanya provinsi itu yakni DKI Jakarta (125 kasus baru); Jawa Timur (101 kasus baru); dan Kalimantan Selatan (74 kasus baru).

Kemudian, Papua (56 kasus baru); dan Sulawesi Selatan (41 kasus baru).

Baca juga: INFOGRAFIK: Daftar Daerah yang Bersiap Terapkan New Normal

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X