Forum Pemred Desak Polisi Proses Pelaku Teror terhadap Wartawan

Kompas.com - 29/05/2020, 16:51 WIB
Ilustrasi perundungan internet Ilustrasi perundungan internet

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) mendesak Polri memproses penebar teror dan ancaman pembunuhan terhadap wartawan Detik.com.

Forum Pemred menilai tindakan pelaku telah mencederai kemerdekaan pers dan merusak kehidupan berdemokrasi.

Dalam keterangan persnya, Ketua Forum Pemred Kemal Gani meminta masyarakat menempuh mekanisme hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 jika terjadi kekeliruan dalam pemberitaan.

Baca juga: Kisah Satgas Covid-19, Diancam Pakai Senjata Tajam, Diusir, hingga Menunggu Berjam-jam

Jika belum puas dengan cara itu, ia menyarankan masyarakat mengadukan permasalahan itu ke Dewan Pers.

"Tindakan mengintimidasi, doxing, teror, bahkan melakukan ancaman pembunuhan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan kepada siapa pun. Tindakan keji ini tak boleh dibiarkan. Kami mendorong Polri untuk segera memproses pelaku," kata Kemal melalui keterangan tertulis, Jumat (29/5/2020).

Kemal menambahkan, jurnalis dan pers tidak luput dari kesalahan.

Kendati demikian, kekeliruan pemberitaan tidak bisa menjadi alasan adanya intimidasi, kekerasan, teror, bahkan ancaman pembunuhan terhadap insan pers.

Ia mengatakan, Undang-Undang Pers dibuat agar koreksi terhadap produk pers dapat dilakukan dengan menjunjung perlindungan terhadap kebebasan pers.

Menurut dia, masyarakat justru diuntungkan dengan adanya kebebasan pers karena mekanisme check and balances untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dalam melayani kepentingan publik tetap terjaga.

"Bila ada berita yang dianggap salah, silakan melakukan koreksi melalui jalur yang sudah ada, dengan mengirimkan permintaan hak jawab ke media bersangkutan," kata Kemal.

"Jika tidak memperoleh tanggapan seperti diharapkan, dapat mengadukan masalahnya ke Dewan Pers. Bukan lewat pengerahan buzzer dan intimidasi di media sosial," lanjut dia.

Untuk diketahui, seorang wartawan Detik.com mengalami perundungan dan doxing (menyebarluaskan identitas pribadi) di media sosial akibat berita kunjungan Presiden Joko Widodo ke Summarecon Mall, Bekasi, untuk mengecek kesiapan pemberlakuan protokol kenormalan baru (new normal) pada masa pandemi Covid-19.

Kasus serupa juga pernah dialami wartawan Kompas.com terkait pemberitaan banjir di Jakarta pada Januari 2020.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

Nasional
Kominfo Sorot Praktik Politik Uang dan Identitas pada Pilkada 2020

Kominfo Sorot Praktik Politik Uang dan Identitas pada Pilkada 2020

Nasional
Ulin Yusron Jadi Komisaris BUMN Dinilai sebagai Imbal Jasa Jokowi

Ulin Yusron Jadi Komisaris BUMN Dinilai sebagai Imbal Jasa Jokowi

Nasional
Survei Tunjukkan Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun, Pemerintah Diminta Evaluasi

Survei Tunjukkan Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun, Pemerintah Diminta Evaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X