Bappenas: Kami Sedang Susun Protokol untuk Masyarakat Produktif dan Aman

Kompas.com - 29/05/2020, 13:06 WIB
bPembeli menggunakan masker saat belanja kebutuhan pokok di supermarket AEON Mal Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (26/5/2020). Pemerintah Indonesia bersiap menerapkan tatanan baru (new normal) dalam waktu dekat. Salah satunya dengan mulai membuka pusat perbelanjaan secara bertahap di bulan Juni mendatang. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGbPembeli menggunakan masker saat belanja kebutuhan pokok di supermarket AEON Mal Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (26/5/2020). Pemerintah Indonesia bersiap menerapkan tatanan baru (new normal) dalam waktu dekat. Salah satunya dengan mulai membuka pusat perbelanjaan secara bertahap di bulan Juni mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/ Bappenas, Subandi Sardjoko mengatakan, pemerintah sedang menyusun protokol agar masyarakat bisa kembali produktif dalam beraktivitas dan tetap aman selama pandemi Covid-19.

"Kami saat ini sedang menyusun protokol untuk masyarakat profuktif dan aman," ujar Subandi dalam konferensi pers daring bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Jumat (29/5/2020).

Menurut dia, protokol tersebut disusun berdasarkan tiga poin acuan yang disarankan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Baca juga: ASN Akan Jadi yang Pertama Menerapkan New Normal di Kepri

Tiga poin ini, kata Subandi, juga diadopsi oleh negara-negara di dunia.

"Pertama, epidemiologi di mana daya tular atau Rt (angka infeksi reproduksi efektif) sudah harus di bawah 1," ujar dia.

Subandi memberikan gambaran, angka daya tular rata-rata saat ini berkisar antara 1,5 hingga 1,7.

"Yang mana artinya satu orang (positif Covid-19), bisa menularkan ke 2 orang hingga 6 orang lain. Jadi ini masih sangat tinggi," tutur Subandi.

Karenanya, angka Rt ini harus diturunkan dengan menggunakan intervensi dari pihak terkait dan masyarakat.

Poin kedua, kata Subandi, yakni kemampuan pelayanan kesehatan.

Baca juga: Penerapan New Normal di Sekolah, Pemerintah Diminta Contoh Australia

Dalam hal ini, WHO mensyaratkan dengan perhitungan jumlah kasus baru secara rata-rata harus bisa dilayani dengan jumlah tempat tidur 20 persen lebih banyak di atas 120 persen kasus baru.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X