Upacara Hari Lahir Pancasila Akan Digelar dengan Protokol Covid-19 yang Ketat

Kompas.com - 29/05/2020, 12:56 WIB
Suasana upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2019 di pelataran Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat. KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOSuasana upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2019 di pelataran Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2020 akan digelar dengan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat.

Yudian mengaku, pihaknya telah menyiapkan sejumlah hal jelang pelaksanaan upacara tersebut.

"Karena ini ada Covid maka penyelenggaraannya tidak seperti hari-hari normal. Dibatasi dengan menggunakan standar atau prosedur kesehatan," kata Yudian dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: BPIP akan Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020

Jika di tahun-tahun sebelumnya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar di berbagai instansi pemerintahan, tahun ini upacara hanya akan diselenggarakan di Gedung Pancasila, Jakarta.

Yudian mengatakan, BPIP hanya mengundang sekitar 45 hingga 100 orang dalam upacara tersebut.

Undangan yang diperkenankan hadir pun hanya yang sudah melakukan tes Covid-19 dan dinyatakan tidak terinfeksi.

Dijadwalkan hadir dalam upacara tersebut yaitu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Turut hadir Ketua MPR Bambang Soesatyo untuk membacakan teks Pancasila serta Ketua DPR Puan Maharani yang akan membacakan teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga dijadwalkan hadir membacakan doa.

BPIP juga mengundang pejabat kementerian/lembaga lainnya secara terbatas.

"Sehingga yang hadir sangat terbatas," ujar Yudian.

Sekretaris Umum BPIP Karjono mengatakan, pejabat kementerian/lembaga atau kepala daerah yang tak diundang dapat mengikuti pelaksanaan upacara melalui saluran komunikasi jarak jauh yang tersedia.

"Bupati, wali kota, dan perwakilan NKRI di luar negeri mengikutinya melalui media, televisi, atau dapat melalui layanan yang disediakan BPIP, Youtube BPIP, Instagram BPIP, dan lainnya," kata Karjono.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X