Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, Indonesia ingin mencontoh negara lain dalam menjalankan reformasi birokrasi.

Salah satu negara yang bisa dicontoh Indonesia dalam merealisasikan reformasi birokrasi adalah Korea Selatan.

"Kita ingin mencoba mencari contoh negara lain yang sudah berhasil. Ada yang mengatakan Korea Selatan itu berhasil. Nah seperti apa dan bagaimana kemungkinan Indonesia menerapkan pola-pola itu,” ujar Ma'ruf saat bertemu Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) dikutip dari siaran pers, Jumat (29/5/2020).

Menurut Ma'ruf, dengan mempelajari proses dari negara lain, percepatan reformasi birokrasi di Tanah Air bisa dilakukan.

Baca juga: Laboratorium Inovasi, Terobosan LAN Dorong Reformasi Birokrasi di Daerah

Proses-proses tersebut, kata dia, bisa diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

“Karena itu, mana yang harus kita mulai, dari mana. Kemudian mana yang harus didahulukan,” kata dia.

Ma'ruf mengatakan, pihaknya sangat mendorong upaya perbaikan dan percepatan reformasi birokrasi.

Sebab melalui reformasi birokrasi, masyarakat pun bisa merasakan pelayanan optimal.

Namun, kata dia, apakah pelaksanaannya bisa berjalan cepat dan tepat, sangat tergantung upaya-upaya yang dilakukan.

“Kita ingin mencoba mempercepat proses reformasi birokrasi ini, (hal ini) tergantung dari upaya-upaya kita melakukan reformasi,” kata dia.

Selain itu Ma'ruf mengatakan, reformasi birokrasi adalah proses penataan birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, keberhasilan reformasi birokrasi pun akan tercermin dari kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin baik.

Baca juga: Tingkatkan Kemajuan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Hadapi Berbagai Tantangan

Sementara itu, Ketua TIRBN Eko Prasodjo mengatakan, reformasi birokrasi yang digulirkan saat ini memiliki target untuk membangun birokrasi kelas dunia hingga 2025, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi.

Ke depan, kata dia, masyarakat akan lebih menginginkan pelayanan publik yang baik, cepat, transparan dan akuntabel seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

"Kami melihat keinginan masyarakat tersebut akan mendorong corak pemerintahan bergeser pada pemerintahan berbasis teknologi," kata dia.