Polemik Pilkada 2020: Di Tengah Pandemi dan Kritik

Ia mengatakan, pemerintah akan memberlakukan protokol kesehatan ketat dalam pelaksanaan pilkada mendatang.

Baca juga: Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

"Gugus Tugas sudah menjawab dan dijadikan bahan pertimbangan tanggal 9 Desember itu. Gugus Tugas mendukung dan tidak mempersoalkan dengan catatan protokol kesehatan Covid-19 ditentukan," ujarnya.

Ia kemudian membandingkan jadwal gelaran Pilkada 2020 dengan Pemilu Amerika Serikat (AS) yang akan dilaksanakan November mendatang.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan negara lain yang juga terpapar Covid-19, Indonesia merupakan negara terakhir yang akan melaksanakan pemilihan umum dengan menjadwalkan pada Desember.

"Misal AS, itu kan masif pemilunya, memilih presiden, gubernur, senat, kongres. Ada juga yang bergeser satu bulan saja, tapi tahunnya enggak," kata Saan.

"Setelah kami lihat lebih dari 30 negara, kalau Indonesia (menggelar pilkada) Desember, itu paling terakhir pelaksanaan pilkada di 2020 ini dibandingkan negara lain," tuturnya.

Tak ada alasan

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai tak ada alasan yang kuat untuk menunda pilkada pada 2021.

Pihaknya hanya menggeser pilkada dari sebelumnya disepakati pada September menjadi Desember 2020. Menurut dia, tidak ada jaminan jika pada 2021 pandemi Covid-19 akan berakhir.

Selain itu, sejumlah negara pun tetap sukses menggelar pilkada saat pandemi.

"Kalau (pilkada) ditunda tahun 2021, apakah di tahun 2021 ada yang bisa menjamin Covid ini akan selesai? Tidak, belum ada yang bisa menjamin satu pun, bisa menjadi up and down," kata Tito melalui keterangan tertulis, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Tito menyatakan, negara-negara lain tetap mengadakan pilkada pada 2020, tetapi menunda pelaksanaannya agar lebih siap digelar di tengah pandemi.

Menurut Tito, negara-negara yang menggelar pilkada di tengah pandemi, misalnya Perancis dan Korea Selatan.

Tito menambahkan, pelaksanaan pilkada saat ini, dibutuhkan peran dan dukungan pemerintah daerah (pemda) agar dapat berjalan aman dan lancar.

"Nah, ini sehingga kita skenario optimistis jalan, tapi protokol kesehatannya jangan lupa, dibuat sedemikian rupa," papar Tito.

"Sehingga, di tahapan-tahap kritis, pelantikan PPS, pemutakhiran data pemilih door to door, kemudian nanti pada saat kampanye di bulan September, Oktober, November, kemudian pemungutan suara itu protokolnya betul-betul bisa diterapkan,” kata Mendagri.