MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Kompas.com - 28/05/2020, 21:17 WIB
Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah, saat menghadiri diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/4/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah, saat menghadiri diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum dari Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia ( MUI) melaporkan kabar bohong atau hoaks terkait penolakan  rapid test Covid-19 ke Bareskrim Polri, Kamis (28/5/2020).

Ketua tim hukum, Ikhsan Abdullah mengatakan, laporan dilayangkan agar pelaku bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.

“Laporan ini dimaksudkan agar pelakunya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada lagi orang atau sekelompok orang yang mengatasnamakan MUI untuk melakukan kejahatan dan upaya-upaya adu domba,” ungkap Ikhsan melalui keterangan tertulis, Kamis.

Baca juga: [HOAKS] MUI Keluarkan Surat Imbauan Penolakan Rapid Test Covid-19

Laporan tersebut telah diterima pihak kepolisian dan terdaftar dengan nomor LP/B/0278/V/2020/BARESKRIM tertanggal 28 Mei 2020.

Ikhsan menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar.

MUI pun telah mengeluarkan klarifikasi yang tertuang dalam surat keputusan bernomor Kep-1185/DP-MUI/V/2020 tanggal 25 Mei 2020.

“Pada intinya bahwa pemberitaaan tersebut adalah bohong dan tidak benar sama sekali (hoaks) yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab,” tuturnya.

Baca juga: MUI Pastikan Imbauan Penolakan Rapid Test Covid-19 adalah Hoaks

Menurut Ikhsan, hoaks tersebut telah meresahkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 serta berpotensi menganggu dan memecah-belah umat.

Saat ini, seluruh masyarakat dan pemerintah seharusnya bersatu dalam menanggulangi pandemi ini.

“Justru tersebar hoaks dan fitnah dengan berita bohong seakan-akan MUI membuat pemberitahuan kepada MUI seluruh provinsi untuk menolak rapid test,” ujar dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kena Serangan Jatung, Pria Ini Andalkan JKN-KIS untuk Berobat Rutin

Kena Serangan Jatung, Pria Ini Andalkan JKN-KIS untuk Berobat Rutin

Nasional
Wujudkan Pertanian Alami, Badan Restorasi Gambut Dukung SLPG

Wujudkan Pertanian Alami, Badan Restorasi Gambut Dukung SLPG

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Kasus Suap Proyek Kementerian PUPR Hong Artha

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Kasus Suap Proyek Kementerian PUPR Hong Artha

Nasional
Satgas Covid-19: Sebaiknya Cepat Pulang, Jangan Nongkrong Dulu

Satgas Covid-19: Sebaiknya Cepat Pulang, Jangan Nongkrong Dulu

Nasional
Tolak Pilkada 2020, PP Muhammadiyah: Utamakan Keselamatan Rakyat

Tolak Pilkada 2020, PP Muhammadiyah: Utamakan Keselamatan Rakyat

Nasional
Anggota DPR Nilai Pendanaan Operasi pada Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Tak Sesuai UU

Anggota DPR Nilai Pendanaan Operasi pada Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Tak Sesuai UU

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Waspadai Munculnya Klaster Pengungsian

Satgas Covid-19 Minta Pemda Waspadai Munculnya Klaster Pengungsian

Nasional
Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

Nasional
'Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19...'

"Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19..."

Nasional
Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Nasional
Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Nasional
Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Nasional
Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X