97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Kompas.com - 28/05/2020, 20:47 WIB
Anggota Tim Panitia Kerja Rancangan Kitab undang-Undang Hukum Pidana (Panja RKUHP) Harkristuti Harkrisnowo saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Tim Panitia Kerja Rancangan Kitab undang-Undang Hukum Pidana (Panja RKUHP) Harkristuti Harkrisnowo saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia seleksi (pansel) pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial ( KY) periode 2020-2025 menyebut, hingga saat ini sudah ada 97 orang yang mendaftar.

"Sampai hari ini mendapat 97 calon, komposisinya kita lihat laki-lakinya 84, perempuan 12, kemudian ada data 1 orang agak bahaya juga belum tahu laki atau perempuan, 80 persen laki-laki," kata Anggota Pansel Harkristuti Harkrisnowo dalam lewat video conference, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial Diperpanjang, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Dari 97 calon, terdapat tiga petahana yang mendaftar kembali. Mereka adalah Sukma Violetta, Joko Sasmito dan Sumartoyo.

"Komisioner yang lama yang terdaftar yaitu Bu Sukma, Pak Joko, dan Pak Sumartoyo," kata Harkristuti.

Ia menambahkan, 97 pendaftar memiliki latar belakang berbeda, yaitu, 32 akademisi, 24 praktisi dan 16 pegawai negeri sipil (PNS).

Baca juga: Komisi Yudisial: Pengertian, Komitmen, Tugas, dan Wewenangnya

 

Kemudian terdapat 13 orang dari lembaga negara, 4 dari swasta, serta 8 orang dari latar belakang lainnya.

Pendaftar paling banyak berusia 51-60 tahun dan berasal dari Jawa Barat.

"Jawa barat 26 orang, DKI 18 orang, Jawa Timur 8 orang, seperti biasa daerah utama di pulau jawa," ucap Harkristuti.

Pansel memperpanjang masa pendaftaran sampai 12 Juni 2020 mendatang. Oleh karena itu, jumlah pendaftar masih bisa bertambah.




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Nasional
Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X