Kompas.com - 28/05/2020, 18:28 WIB
Ilustrasi KPK TOTO SIHONOIlustrasi KPK
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai menganggap remeh kasus dugaan suap kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Kasus suap tersebut terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan eks caleg PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Kritik tersebut disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana.

Baca juga: Irwansyah Mengaku Telah Serahkan Sisa Uang Wawan, Rp 50 Juta, ke KPK

Menurut Kurnia, hal itu terlihat dari vonis ringan kepada terdakwa Saeful Bahri yang menjadi salah satu perantara suap Wahyu dan Harun.

Kader PDI Perjuangan itu cuma dihukum 1 tahun 8 bulan penjara oleh majelis hakim.

"Vonis rendah terhadap Saeful Bahri sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan dari kerja penuntutan KPK yang terlihat menganggap enteng perkara ini," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5/2020).

Menurut Kurnia, vonis tersebut menjadi bukti bahwa KPK di masa kepemimpinan Firli Bahuri telah melunak pada para koruptor.

Kurnia memberikan sindiran dengan menganalogikan pelunakan itu sebagai era normal baru atau new normal.

"Publik dipaksa berdamai dengan situasi kepemimpinan KPK yang sebenarnya sangat jauh dari kata ideal," ujar dia.

Baca juga: Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Kurnia mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak salah memilih pemimpin KPK.

Sebab, kesalahan itu akan berdampak buruk bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Putusan ini semakin menambah daftar panjang vonis ringan perkara korupsi," ucap Kurnia.


Sebelumnya Saeful Bahri dituntut hukuman 2,5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan oleh jaksa penuntut KPK.

Jaksa menilai, Saeful terbukti menyuap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dalam kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR.

Mantan staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto itu bersama eks caleg PDI-P Harun Masiku disebut secara bertahap memberikan uang kepada Wahyu dan eks anggota Bawaslu RI, Agustiani Tio Fridellina.

Uang yang diserahkan terdiri dari 19.000 dan 38.350 dollar Singapura yang jumlahnya setara dengan Rp 600 juta.

Adapun uang tersebut diberikan dengan maksud agar Wahyu Setiawan mengupayakan KPU menyetujui permohonan penggantian antarwaktu anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan.

Riezky Aprilia yang merupakan anggota DPR dari derah pemilihan Sumatera Selatan 1 rencananya akan digantikan oleh Harun Masiku.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Nasional
Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Nasional
Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X