KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Kompas.com - 28/05/2020, 18:28 WIB
Ilustrasi KPK TOTO SIHONOIlustrasi KPK
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dinilai menganggap remeh kasus dugaan suap kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Kasus suap tersebut terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan eks caleg PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Kritik tersebut disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana.

Baca juga: Irwansyah Mengaku Telah Serahkan Sisa Uang Wawan, Rp 50 Juta, ke KPK

Menurut Kurnia, hal itu terlihat dari vonis ringan kepada terdakwa Saeful Bahri yang menjadi salah satu perantara suap Wahyu dan Harun.

Kader PDI Perjuangan itu cuma dihukum 1 tahun 8 bulan penjara oleh majelis hakim.

"Vonis rendah terhadap Saeful Bahri sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan dari kerja penuntutan KPK yang terlihat menganggap enteng perkara ini," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5/2020).

Menurut Kurnia, vonis tersebut menjadi bukti bahwa KPK di masa kepemimpinan Firli Bahuri telah melunak pada para koruptor.

Kurnia memberikan sindiran dengan menganalogikan pelunakan itu sebagai era normal baru atau new normal.

"Publik dipaksa berdamai dengan situasi kepemimpinan KPK yang sebenarnya sangat jauh dari kata ideal," ujar dia.

Baca juga: Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Kurnia mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak salah memilih pemimpin KPK.

Sebab, kesalahan itu akan berdampak buruk bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Putusan ini semakin menambah daftar panjang vonis ringan perkara korupsi," ucap Kurnia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Nasional
Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X