Kompas.com - 28/05/2020, 15:00 WIB
Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww. ANTARA FOTO/FAUZANWarga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaedi, mengatakan tidak realistis jika pemerintah memaksakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Desember 2020.

Menurut Veri, tidak ada anggaran yang cukup memadai untuk menjamin kesehatan penyelenggara dan peserta pilkada di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

"Kalau terkait dengan anggaran saja tidak tersedia cukup memadai, maka menurut kami pilkada ini tidak bisa dijalankan. Tidak realistis untuk memaksakan pilkada berjalan di 9 Desember," kata Veri dalam diskusi daring 'Pilkada 2020 Bertaruh Nyawa', Kamis (28/5/2020).

Ia menyarankan KPU dan Bawaslu melakukan asesmen terhadap kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Baca juga: Perludem Desak Pilkada Diundur hingga 2021

Veri mengatakan, KPU semestinya dapat memilih opsi untuk menunda pilkada hingga tahun berikutnya.

"KPU bisa ambil opsi kedua dengan melakukan penundaan dengansituasi yang ada. Pertama, KPU mesti melakukan asesmen terhadap seluruh tahapan, anggaran, dan kesiapan penyelenggara serta persoalan terkait partisipasi masyarakat," jelasnya.

Veri pun mengatakan hasil asesmen itu harus dibuka untuk publik serta disampaikan kepada pemerintah dan DPR.

Veri yakin jika KPU melakukan asesmen dengan benar, sebetulnya sangat tidak mungkin pilkada diselenggarakan pada akhir tahun mendatang.

"Hasil asesmennya harus dibuka kepada publik dan penyelenggara negara seperti pemda, Mendagri, dan DPR. Hasil asesmen harus menunjukkan apakah pilkada dapat dilaksanakan atau tidak. Tapi saya lihat dengan situasi sekarang hasil asesmen bahwa pilkada tidak bisa dilakukan," ucapnya.

Baca juga: Kualitas Pilkada Dikhawatirkan jika Diselenggarakan Desember 2020

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Laode M Syarif, mengkhawatirkan penurunan kualitas pilkada jika benar-benar dilaksanakan pada Desember 2020.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

Nasional
UPDATE: Tambah 5 di Singapura, Total 4.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 5 di Singapura, Total 4.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kemenhub: Pergerakan Transportasi Meningkat 3 Hari Terakhir Sebelum Larangan Mudik Berlaku

Kemenhub: Pergerakan Transportasi Meningkat 3 Hari Terakhir Sebelum Larangan Mudik Berlaku

Nasional
Masyarakat Siasati Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Terburuk

Masyarakat Siasati Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Terburuk

Nasional
49 WN India di Indonesia Positif Covid-19, Satu di Antaranya Terpapar Mutasi Ganda B.1.617

49 WN India di Indonesia Positif Covid-19, Satu di Antaranya Terpapar Mutasi Ganda B.1.617

Nasional
Buka Masa Sidang, Puan Singgung Larangan Mudik dan Ketersediaan Sembako Saat Lebaran

Buka Masa Sidang, Puan Singgung Larangan Mudik dan Ketersediaan Sembako Saat Lebaran

Nasional
Kemenag: Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal 1442 Hijriah Digelar Secara Daring dan Luring

Kemenag: Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal 1442 Hijriah Digelar Secara Daring dan Luring

Nasional
Jadi Saksi Meringankan Rizieq, Slamet Maarif: Petugas Bandara hingga Personel TNI-Polri Antusias Sambut Rizieq

Jadi Saksi Meringankan Rizieq, Slamet Maarif: Petugas Bandara hingga Personel TNI-Polri Antusias Sambut Rizieq

Nasional
Agar Tepat Sasaran, Penyerahan Bansos Butuh Proses dan Padan dengan NIK

Agar Tepat Sasaran, Penyerahan Bansos Butuh Proses dan Padan dengan NIK

Nasional
Ditahan Lagi Setelah Bebas, Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Ajukan Gugatan Praperadilan Pada KPK

Ditahan Lagi Setelah Bebas, Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Ajukan Gugatan Praperadilan Pada KPK

Nasional
Survei LP3ES: Prabowo Subianto Ketum Parpol Terpopuler

Survei LP3ES: Prabowo Subianto Ketum Parpol Terpopuler

Nasional
Puan Sebut Insiden KRI Nanggala-402 sebagai Introspeksi Siapkan Sistem Pertahanan yang Andal

Puan Sebut Insiden KRI Nanggala-402 sebagai Introspeksi Siapkan Sistem Pertahanan yang Andal

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Pengarusutamaan Gender di Indonesia Merangkak

Kementerian PPPA Sebut Pengarusutamaan Gender di Indonesia Merangkak

Nasional
Tinjau Tempat Pelelangan Ikan di Lamongan, Jokowi Janjikan Sejumlah Perbaikan untuk Nelayan

Tinjau Tempat Pelelangan Ikan di Lamongan, Jokowi Janjikan Sejumlah Perbaikan untuk Nelayan

Nasional
Buka Masa Sidang, Puan Tegaskan DPR dan Pemerintah Buka Ruang Partisipasi Publik Bahas RUU Prioritas 2021

Buka Masa Sidang, Puan Tegaskan DPR dan Pemerintah Buka Ruang Partisipasi Publik Bahas RUU Prioritas 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X