Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Petani dan Nelayan Miskin Harus Masuk Program Bansos

Kompas.com - 28/05/2020, 10:11 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut ada beberapa skema besar program yang bisa digunakan untuk membantu petani dan nelayan di masa pandemi Covid-19.

Pertama, adalah melalui program jaring pengaman sosial yang telah digelar pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan, bansos tunai, bantuan langsung tunai desa, sembako, dan program gratis subsidi listrik.

Baca juga: 2,7 Juta Petani Terdampak Covid-19 Akan Diberi BLT

"Pastikan 2,7 juta petani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak harus masuk program bansos," kata Jokowi saat memimpin rapat kabinet terbatas lewat video conference, Kamis (28/5/2020).

Jokowi mengatakan, tujuan utama skema program bansos ini adalah untuk meringankan beban konsumsi rumah tangga yang kurang mampu, termasuk petani dan nelayan miskin.

Kedua, bantuan untuk nelayan dan petani juga bisa dilakukan lewat subdisi bunga kredit. Pemerintah telah menyiapkan 34 Triliun untuk program ini.

Dengan begitu, petani dan nelayan bisa mengakses modal kerja lewat kredit usaha rakyat tanpa dikenai bunga tinggi.

Baca juga: Pengecekan Data Bantuan untuk Petani Libatkan TNI dan Polri

"Ini penting bagi usaha pertanian, kelautan dan perikanan," kata Jokowi.

Terakhir, bantuan non fiskal, seperti bibit, pupuk, serta kelancaran suplai chain diharapkan membuat usaha pertanian dan perikanan lebih baik.

"Saya minta prosedur dipermudah, akses dipermudah, proses sederhana," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku sudah merampungkan data petani yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Hasilnya, ada sekitar 2,7 juta petani yang dianggap terdampak dan akan diberi bantuan langsung tunai oleh pemerintah.

Syahrul menyebut data tersebut didapatkan secara berjenjang mulai dari kelompok tani di desa, ke komando strategi (kostra) tani di kecamatan, kemudian dilegalisasi oleh Dinas Pertanian kabupaten.

Baca juga: 2,7 Juta Petani Terdampak Covid-19 Akan Diberi BLT

"Dan data ini telah kami ajukan kepada Pak Menko untuk bisa dapatkan alokasi (bantuan)," kata Syahrul usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Selasa (5/5/2020).

Syahrul menyebut 2,7 juta petani itu terdiri dari petani serabutan, petani yang berstatus buruh tani, dan petani penggarap.

Mereka nantinya akan menerima bantuan senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan. Sementara Rp 300.000 akan diberikan dalam bentuk uang tunai, sisanya dalam bentuk bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com