Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan data Covid-19 secara transparan sebelum menerapkan new normal atau kenormalan baru.

Puan menyatakan penerapan kenormalan baru harus berlandaskan pada kajian ilmiah yang mendalam.

"Transparansi data menjadi penting, sebab pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pandemi Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5/2020).

Baca juga: Era New Normal, Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Ia menuturkan, pelaksanaan kenormalan baru di masa pandemi Covid-19 tak boleh dilakukan tergesa-gesa.

Menurut Puan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun telah menyusun pertimbangan bagi negara-negara untuk menuju kenormalan baru.

"Seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi virus corona, kemudian kemampuan rumah sakit untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus, dan melacak tiap kontak," ujar Puan.

Baca juga: Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Puan pun mendorong pemerintah agar menyusun dengan cermat protokol kesehatan di masa kenormalan baru.

Ia berharap protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah tidak menimbulkan kebingungan baru di masyarakat.

Puan menjelaskan, dalam protokol kenormalan baru, juga harus ada skenario jika ada gelombang kedua wabah virus corona.

"Di dalam protokol kenormalan baru harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika baru tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus corona. Harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya. Termasuk pihak mana saja yang bertanggungjawab atas setiap tindakan," ucapnya.

"Semuanya nanti harus dilakukan secara disiplin, baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun juga disiplin dari warga," tegas Puan.

New normal dipersiapkan di 4 provinsi

Presiden Joko Widodo menyebut persiapan untuk menuju new normal atau tatanan kehidupan baru saat ini baru diterapkan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Kebijakan ini bisa diperluas jika dirasa efektif untuk membuat masyarakat produktif serta tetap aman dari virus corona Covid-19.

"Ini akan kita lihat dalam satu minggu dampaknya seperti apa, kemudian akan kita lebarkan ke provinsi, kabupaten/kota lain apabila dirasa terdapat perbaikan yang signifikan" kata Jokowi usai meninjau kesiapan prosedur new normal di Mal Summarecon Bekasi, Selasa (26/5/2020).

Baca juga: Jokowi Instruksikan Sosialisasi New Normal secara Masif

Empat provinsi yang mulai melakukan persiapan menuju new normal ini yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo. Persiapan dilakukan dengan menerjunkan personel TNI/Polri di tempat umum atau keramaian.

Salah satu aspek yang diukur bagi daerah untuk dapat menerapkan aktivitas sosial ekonomi pada era kenormalan baru adalah surveilans kesehatan masyarakat.

Salah satu indikator yang menunjukkan baiknya surveilans kesehatan masyarakat yakni jumlah pemeriksaan spesimen Covid-19 yang meningkat dan diikuti dengan berkurangnya kasus positif Covid-19.

"Giliran kenaikan pemeriksaannya naik, yang positifnya harus kecil, di bawah lima persen,” ujar Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers BNPB, Selasa (26/5/2020).

Baca juga: New Normal, Pemerintah Ingin Hanya Orang Sehat yang Masuk Mal

Aspek berikutnya yakni pelayanan kesehatan. Indikatornya antara lain, jumlah ketersediaan tempat tidur untuk kasus positif baru di rumah sakit, alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis di rumah sakit, serta ventilator.

Kemudian, gambaran epidemiologi di suatu wilayah. Salah satu indikatornya adalah jika kasus positif Covid-19 turun 50 persen selama dua pekan berturut-turut.

Selain penurunan kasus positif, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) juga harus turun selama dua pekan sejak puncak terakhir.

Lalu, jumlah pasien yang sembuh dan jumlah ODP dan PDP yang telah selesai dipantau juga harus meningkat.

Sementara itu, jumlah pasien meninggal dari kasus positif juga harus menurun walaupun tidak ada target angka penurunannya.