Kompas.com - 28/05/2020, 00:16 WIB
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menilai penerapan kenormalan baru (new normal) tak hanya mensyaratkan turunnya R0 (basic reproductive number) atau tingkat penularan Covid-19 di suatu daerah.

Untuk diketahui, suatu daerah bisa melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan memberlakukan kondisi new normal jika R0 atau tingkat penularannya di bawah angka 1.

Jika R0 di bawah 1 artinya satu orang yang terjangkit Covid-19 hampir tak berpotensi menularkan ke orang lain.

Baca juga: Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Suharso menilai syarat pemberlakuan new normal di suatu daerah harus ditinjau pula dari jumlah tes Covid-19 yang dilakukan dan kesiapan infrastruktur kesehatan menampung lonjakan pasien.

"Karena ada daerah yang R-naught-nya (R0) bagus tapi jumlah tes masih sangat amat rendah. Begitu juga dengan sistem kesehatannya, jumlah tempat tidur (di rumah sakit) dan seterusnya yang belum memadai," kata Suharso usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui video conference, Rabu (27/5/2020).

Untuk itu, ia menyarankan pemberlakuan new normal tak hanya dari tingkat penularan, tetapi juga jumlah tes Covid-19 yang dilakukan dan kesiapan infrastruktur kesehatan di daerah yang bersangkutan.

Baca juga: New Normal, Pemerintah Ingin Hanya Orang Sehat yang Masuk Mal

Suharso menilai jumlah tes memadai dan kesiapan infrastruktur kesehatan biasanya mencerminkan tingkat penularan yang rendah.

Ia menambahkan jika jumlah tes yang dilakukan telah mencukupi namun hanya sedikit pasien yang dirawat di rumah sakit, hal itu menunjukkan tingkat penularan Covid-19 yang rendah.

"Bappenas menganjurkan menghitungnya dari bawah. Jadi surveillance bagus, sistem kesehatannya bagus pasti, R-naught bagus," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Nasional
Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X