KILAS

Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data

Kompas.com - 27/05/2020, 18:58 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani saat memberi keterangan terkait new normal Covid-19, Rabu (27/05/2020) Dok. Humas DPR RIKetua DPR RI, Puan Maharani saat memberi keterangan terkait new normal Covid-19, Rabu (27/05/2020)


KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Puan Maharani menilai, transparansi data menjadi hal penting dalam melaksanakan protokol new normal atau tatanan normal baru selama Covid-19.

"Sebab melalui data tersebut, pemerintah dapat menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia dalam kurva pandemi Covid-19 serta serta prediksi perkembangannya ke depannya," ujar Puan, Rabu (27/5/2020).

Menurut dia, dengan transparansi data, maka rakyat mengetahui jelas alasan disusunnya protokol kenormalan baru.

Selain itu, Puan mengatakan, kajian-kajian ilmiah yang dilakukan secara mendalam sebelum penerapan protokol kenormalan baru juga harus dilakukan sebagai acuan pengambilan kebijakan.

Baca juga: Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal

"Pelaksanaan tatanan normal baru harus diatur secara komprehensif dan tidak terburu-buru. sehingga nantinya tidak menimbulkan kebingungan baru di masyarakat," tegas Puan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, ia mengatakan, protokol new normal tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi.

"Contohnya protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasi nya masing-masing," kata Puan.

Dalam keterangan tertulisnya, ia mengatakan World Health Organization (WHO) sendiri telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru.

Baca juga: Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19

"Seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi atau penularan virus Covid-19, kemampuan Rumah Sakit (RS) untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak," ujarnya.

Dia menambahkan, dalam protokol kenormalan baru harus ada skenario dan simulasi tindakan yang harus segera dilakukan, jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus Covid-19.

"Harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya. Termasuk pihak mana saja yang bertanggung jawab atas setiap tindakan," kata Puan.

Dengan demikian, ia mengatakan, semua proses new normal harus dilakukan secara disiplin. baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun warga.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Nasional
Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Nasional
Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Nasional
Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Nasional
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Nasional
Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Nasional
Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Nasional
Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Nasional
Sebagai Negara Besar dan Kaya, Pengamat Militer Sebut Indonesia Butuh Pertahanan Kuat

Sebagai Negara Besar dan Kaya, Pengamat Militer Sebut Indonesia Butuh Pertahanan Kuat

Nasional
Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Nasional
Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Nasional
Jubir Satgas: Pemerintah Jamin Vaksin Covid-19 Aman dan Berkhasiat

Jubir Satgas: Pemerintah Jamin Vaksin Covid-19 Aman dan Berkhasiat

Nasional
KPU Mulai Susun Regulasi untuk Pemilu 2024

KPU Mulai Susun Regulasi untuk Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X