KPU Sebut Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Perlu Penambahan Anggaran

Kompas.com - 27/05/2020, 18:56 WIB
Ketua KPU Arief Budiman memberi keterangan pers setelah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (28/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua KPU Arief Budiman memberi keterangan pers setelah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (28/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, pihaknya siap melaksanakan tahapan Pilkada yang akan dimulai pada Juni 2020.

Namun, pelaksanaan tahapan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 akan membutuhkan penambahan anggaran karena adanya kebutuhan baru.

Arief mencontohkan soal penyediaan masker, disifektan, hand sanitizer serta perluasan bilik suara.

Baca juga: KPU Terima Surat dari Gugus Tugas Covid-19: Tahapan Pilkada Boleh Dilanjutkan

"Penambahan bilik suara termasuk memperluas TPS menjadi 10x11 atau 8x13 dari semula 8x10, konsekuensinya akan terjadi penambahan anggaran logistik," kata Arief dalam rapat kerja dengan Komisi II secara virtual, Rabu (27/5/2020).

Arief mengatakan, diperlukan kepastian penambahan anggaran, untuk memastikan Pilkada 2020 berjalan sesuai protokol kesehatan Covid-19 yang diamanatkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sebab, kata dia, berdasarkan informasi KPU provinsi, kabupaten dan kota, pemerintah daerah tidak mungkin lagi memberikan penambahan anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pilkada 2020.

Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi Dinilai Lebih Rawan Buka Ruang Korupsi

"Kesiapan KPU provinsi, penambahan anggaran dari Pemda tidak memungkinkan lagi. Hampir semuanya mengatakan sulit untuk minta penambahan anggaran Pemda," ujarnya.

Lebih lanjut, Arief mengatakan, anggaran pelaksanaan Pilkada bersumber dari APBD yang disetujui dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang mencapai Rp 10 triliun.

Namun, yang ditransfer ke rekening KPU masih sekitar Rp 4,171 triliun.

"Semua total anggaran yang berdasaarkan NPHD mencapai Rp 10 triliun. Dari Rp 10 triliun, Rp 4,171 triliun sudah ditransfer ke rekening kami. Kemudian, yang belum tertransfer Rp 5,58 triliun," tutur Arief.

Baca juga: Mendagri: Gugus Tugas Covid-19 Dukung Pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020

"Nah, anggaran KPU RI pusat di 2020 kami mendapatkan pemotongan Rp 297,53 miliar, KPU pusat tidak dapat membiayai kegiatan dukungan tahapan Pilkada serentak," pungkasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

Nasional
Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Nasional
Diplomasi 'High Level', di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Diplomasi "High Level", di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Nasional
Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Nasional
Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Nasional
Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Nasional
Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Nasional
Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Nasional
PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

Nasional
Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Kemendikbud: Mayoritas Anak Sulit Pahami Pelajaran Selama Belajar dari Rumah

Kemendikbud: Mayoritas Anak Sulit Pahami Pelajaran Selama Belajar dari Rumah

Nasional
Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Nasional
Tinjau Lumbung Pangan di Kapuas, Jokowi dan Menteri Diskusi di Gubuk

Tinjau Lumbung Pangan di Kapuas, Jokowi dan Menteri Diskusi di Gubuk

Nasional
Wapres Sebut Ekonomi RI Bakal Pulih Sepenuhnya pada 2022

Wapres Sebut Ekonomi RI Bakal Pulih Sepenuhnya pada 2022

Nasional
Alasan Yasonna Jemput Langsung Maria Pauline dari Serbia

Alasan Yasonna Jemput Langsung Maria Pauline dari Serbia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X