Kompas.com - 27/05/2020, 16:22 WIB
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mulyadi. DOK. DPR RIAnggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mulyadi.

KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mulyadi menilai, pemerintah terkesan menyepelekan peringatan untuk merespons penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi yang terjadi.

“Zona merah pandemi di beberapa wilayah sudah mengakibatkan zona merah ekonomi di hampir seluruh wilayah,” kata Mulyadi, Selasa (26/5/2020), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Akibatnya, terjadi gelombang capital outflow  atau aliran modal asing keluar di pasar modal. Harga bahan pokok pun bergerak naik.

“Asing melakukan nett sell terus menerus, nilai rupiah terkoreksi, harga bahan-bahan pokok cenderung naik,” kata Mulyadi.

Baca juga: DPR: Tak Ada Artinya Pertumbuhan Ekonomi Bila Terjangkit Covid-19

Mulyadi mengatakan, setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 disahkan menjadi UU, pemerintah melalui setiap kementerian harus lebih fokus merealokasi anggaran.

“Realokasi dan refocusing harus mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas, termasuk menetapkan program prioritas anggaran terkait penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi masyarakat,” kata Mulyadi.

Menurut Mulyadi, penyelamatan korban Covid-19 juga menjadi upaya penyelamatan kondisi sosial ekonomi dalam negeri.

Maka dari itu, selain harus menyelamatkan nyawa dan kesehatan masyarakat, kebijakan pemerintah juga harus menyelamatkan dampak sosial ekonomi sebagai gelombang lanjutan.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

“Pemerintah harus memiliki roadmap baru sebagai respon terhadap dua konsentrasi tadi. Di sisi lain, pemerintah melalui Gugus Tugas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan harus kita apresiasi karena sudah menjadi garda terdepan bersama tim medis,” kata Mulyadi.

Tak lupa, Mulyadi berpesan, semua anak bangsa harus berikhtiar dan berdoa agar bencana nasional ini bisa dilewati dan diatasi.

“Khusus tim medis, kita beri penghargaan tertinggi sebagai pahlawan kemanusian yang akan tercatat sepanjang sejarah kehidupan bangsa,” kata Mulyadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

Nasional
Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, Nasdem: Makin Baik Untuk Indonesia

Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, Nasdem: Makin Baik Untuk Indonesia

Nasional
Diperiksa Terkait Kasus Bupati Banjarnegara, Boyamin Mengaku Ditanya soal Keterlibatannya di PT Bumi Rejo

Diperiksa Terkait Kasus Bupati Banjarnegara, Boyamin Mengaku Ditanya soal Keterlibatannya di PT Bumi Rejo

Nasional
RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

Nasional
Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

Nasional
Epidemiolog Sayangkan Pelonggaran Penggunaan Masker: Kondisi Belum Benar-benar Aman

Epidemiolog Sayangkan Pelonggaran Penggunaan Masker: Kondisi Belum Benar-benar Aman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.