KILAS

Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19

Kompas.com - 27/05/2020, 16:22 WIB
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mulyadi. DOK. DPR RIAnggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mulyadi.

KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mulyadi menilai, pemerintah terkesan menyepelekan peringatan untuk merespons penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi yang terjadi.

“Zona merah pandemi di beberapa wilayah sudah mengakibatkan zona merah ekonomi di hampir seluruh wilayah,” kata Mulyadi, Selasa (26/5/2020), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Akibatnya, terjadi gelombang capital outflow  atau aliran modal asing keluar di pasar modal. Harga bahan pokok pun bergerak naik.

“Asing melakukan nett sell terus menerus, nilai rupiah terkoreksi, harga bahan-bahan pokok cenderung naik,” kata Mulyadi.

Baca juga: DPR: Tak Ada Artinya Pertumbuhan Ekonomi Bila Terjangkit Covid-19

Mulyadi mengatakan, setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 disahkan menjadi UU, pemerintah melalui setiap kementerian harus lebih fokus merealokasi anggaran.

“Realokasi dan refocusing harus mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas, termasuk menetapkan program prioritas anggaran terkait penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi masyarakat,” kata Mulyadi.

Menurut Mulyadi, penyelamatan korban Covid-19 juga menjadi upaya penyelamatan kondisi sosial ekonomi dalam negeri.

Maka dari itu, selain harus menyelamatkan nyawa dan kesehatan masyarakat, kebijakan pemerintah juga harus menyelamatkan dampak sosial ekonomi sebagai gelombang lanjutan.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

“Pemerintah harus memiliki roadmap baru sebagai respon terhadap dua konsentrasi tadi. Di sisi lain, pemerintah melalui Gugus Tugas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan harus kita apresiasi karena sudah menjadi garda terdepan bersama tim medis,” kata Mulyadi.

Tak lupa, Mulyadi berpesan, semua anak bangsa harus berikhtiar dan berdoa agar bencana nasional ini bisa dilewati dan diatasi.

“Khusus tim medis, kita beri penghargaan tertinggi sebagai pahlawan kemanusian yang akan tercatat sepanjang sejarah kehidupan bangsa,” kata Mulyadi.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X