Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Desa: Ada 38 Kabupaten/Kota Nol Persen Salurkan BLT Dana Desa

Kompas.com - 27/05/2020, 15:13 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Khairina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa kendala penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa masih terjadi. Setidaknya ada 38 kabupaten/kota yang progres penyaluran dana desanya masih nol persen.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, kendala-kendala tersebut sudah dicek di lapangan dan setiap daerah memiliki kendala berbeda.

"Ada 38 kabupaten/kota yang (penyaluran BLT dana desanya) nol persen. Beberapa kendala sudah dicek di lapangan," kata Abdul dalam konferensi pers online, Rabu (27/5/2020).

Baca juga: Menteri Desa: 3,8 Juta Keluarga Miskin Telah Menerima BLT Dana Desa

Abdul mencontohkan yang terjadi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia mengatakan, di wilayah tersebut banyak kepala desa yang baru dilantik sehingga belum menyusun anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).

Di daerah lainnya seperti di wilayah Jawa Tengah banyak pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya baru dilantik.

"Kendala-kendala yang sifatnya mendasar sehingga masih ada 38 kabupaten/kota yang belum cair sama sekali," kata dia.

Selain itu, adapula kendala yang terjadi karena letak geografis daerah bersangkutan.

Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan biaya dan tenaga ekstra untuk menjangkaunya.

Kendala geografis ini didominasi oleh daerah-daerah yang ada di wilayah Papua dan Papua Barat.

Namun, di Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Nias di Sumatera Utara juga terjadi hal yang sama.

"Contoh lainnya di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang. Dananya sudah clear, tapi penyaluran masih nol karena Bupatinya Plh (pelaksana harian)," kata dia.

Abdul menjelaskan, status bupati yang plh tidak bisa memenuhi syarat untuk pencairan dana desa.

Selain itu, adapula daerah-daerah yang ingin menyelesaikan bantuan sosial (bansos) pemerintah pusat lainnya terlebih dahulu sebelum menyalurkan BLT dana desa.

"Tapi sejauh ini sudah ada 74 persen dari dana desa yang sudah tersedia. Hari ini akan bertambah karena banyak yang cair, utamanya yang non tunai Insya Allah semua cair," kata dia.

Baca juga: Protes Belum Terima BLT Dana Desa, Warga: Uangnya Sudah Ada, Mengapa Disimpan?

Adapun saat ini terdapat 109 kabupaten/kota yang BLT dana desanya tersalur 100 persen dan 138 kabupaten/kota yang baru 75-98 persen.

Kemudian 55 kabupaten/kota baru 50-74 persen dan 94 kabupaten/kota yang di bawah 50 persen yang baru tersalur.

Adapun jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang didata Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ada sebanyak 4.992.025 KPM dengan total dana yang sudah tersalur Rp 2,995 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

Nasional
'One Way' Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

"One Way" Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

Nasional
Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com