Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Desa: Ada 38 Kabupaten/Kota Nol Persen Salurkan BLT Dana Desa

Kompas.com - 27/05/2020, 15:13 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Khairina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa kendala penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa masih terjadi. Setidaknya ada 38 kabupaten/kota yang progres penyaluran dana desanya masih nol persen.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, kendala-kendala tersebut sudah dicek di lapangan dan setiap daerah memiliki kendala berbeda.

"Ada 38 kabupaten/kota yang (penyaluran BLT dana desanya) nol persen. Beberapa kendala sudah dicek di lapangan," kata Abdul dalam konferensi pers online, Rabu (27/5/2020).

Baca juga: Menteri Desa: 3,8 Juta Keluarga Miskin Telah Menerima BLT Dana Desa

Abdul mencontohkan yang terjadi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia mengatakan, di wilayah tersebut banyak kepala desa yang baru dilantik sehingga belum menyusun anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).

Di daerah lainnya seperti di wilayah Jawa Tengah banyak pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya baru dilantik.

"Kendala-kendala yang sifatnya mendasar sehingga masih ada 38 kabupaten/kota yang belum cair sama sekali," kata dia.

Selain itu, adapula kendala yang terjadi karena letak geografis daerah bersangkutan.

Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan biaya dan tenaga ekstra untuk menjangkaunya.

Kendala geografis ini didominasi oleh daerah-daerah yang ada di wilayah Papua dan Papua Barat.

Namun, di Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Nias di Sumatera Utara juga terjadi hal yang sama.

"Contoh lainnya di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang. Dananya sudah clear, tapi penyaluran masih nol karena Bupatinya Plh (pelaksana harian)," kata dia.

Abdul menjelaskan, status bupati yang plh tidak bisa memenuhi syarat untuk pencairan dana desa.

Selain itu, adapula daerah-daerah yang ingin menyelesaikan bantuan sosial (bansos) pemerintah pusat lainnya terlebih dahulu sebelum menyalurkan BLT dana desa.

"Tapi sejauh ini sudah ada 74 persen dari dana desa yang sudah tersedia. Hari ini akan bertambah karena banyak yang cair, utamanya yang non tunai Insya Allah semua cair," kata dia.

Baca juga: Protes Belum Terima BLT Dana Desa, Warga: Uangnya Sudah Ada, Mengapa Disimpan?

Adapun saat ini terdapat 109 kabupaten/kota yang BLT dana desanya tersalur 100 persen dan 138 kabupaten/kota yang baru 75-98 persen.

Kemudian 55 kabupaten/kota baru 50-74 persen dan 94 kabupaten/kota yang di bawah 50 persen yang baru tersalur.

Adapun jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang didata Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ada sebanyak 4.992.025 KPM dengan total dana yang sudah tersalur Rp 2,995 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gibran Ingin Bertemu, Ganjar: Pintu Saya Tidak Pernah Tertutup

Soal Gibran Ingin Bertemu, Ganjar: Pintu Saya Tidak Pernah Tertutup

Nasional
Menlu Retno Telepon Wamenlu AS Pasca Serangan Iran ke Israel: Anda Punya Pengaruh Besar

Menlu Retno Telepon Wamenlu AS Pasca Serangan Iran ke Israel: Anda Punya Pengaruh Besar

Nasional
Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat 'April Mop'

Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat "April Mop"

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Nasional
Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com