Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Desa: Ada 38 Kabupaten/Kota Nol Persen Salurkan BLT Dana Desa

Kompas.com - 27/05/2020, 15:13 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Khairina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa kendala penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa masih terjadi. Setidaknya ada 38 kabupaten/kota yang progres penyaluran dana desanya masih nol persen.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, kendala-kendala tersebut sudah dicek di lapangan dan setiap daerah memiliki kendala berbeda.

"Ada 38 kabupaten/kota yang (penyaluran BLT dana desanya) nol persen. Beberapa kendala sudah dicek di lapangan," kata Abdul dalam konferensi pers online, Rabu (27/5/2020).

Baca juga: Menteri Desa: 3,8 Juta Keluarga Miskin Telah Menerima BLT Dana Desa

Abdul mencontohkan yang terjadi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia mengatakan, di wilayah tersebut banyak kepala desa yang baru dilantik sehingga belum menyusun anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).

Di daerah lainnya seperti di wilayah Jawa Tengah banyak pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya baru dilantik.

"Kendala-kendala yang sifatnya mendasar sehingga masih ada 38 kabupaten/kota yang belum cair sama sekali," kata dia.

Selain itu, adapula kendala yang terjadi karena letak geografis daerah bersangkutan.

Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan biaya dan tenaga ekstra untuk menjangkaunya.

Kendala geografis ini didominasi oleh daerah-daerah yang ada di wilayah Papua dan Papua Barat.

Namun, di Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Nias di Sumatera Utara juga terjadi hal yang sama.

"Contoh lainnya di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang. Dananya sudah clear, tapi penyaluran masih nol karena Bupatinya Plh (pelaksana harian)," kata dia.

Abdul menjelaskan, status bupati yang plh tidak bisa memenuhi syarat untuk pencairan dana desa.

Selain itu, adapula daerah-daerah yang ingin menyelesaikan bantuan sosial (bansos) pemerintah pusat lainnya terlebih dahulu sebelum menyalurkan BLT dana desa.

"Tapi sejauh ini sudah ada 74 persen dari dana desa yang sudah tersedia. Hari ini akan bertambah karena banyak yang cair, utamanya yang non tunai Insya Allah semua cair," kata dia.

Baca juga: Protes Belum Terima BLT Dana Desa, Warga: Uangnya Sudah Ada, Mengapa Disimpan?

Adapun saat ini terdapat 109 kabupaten/kota yang BLT dana desanya tersalur 100 persen dan 138 kabupaten/kota yang baru 75-98 persen.

Kemudian 55 kabupaten/kota baru 50-74 persen dan 94 kabupaten/kota yang di bawah 50 persen yang baru tersalur.

Adapun jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang didata Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ada sebanyak 4.992.025 KPM dengan total dana yang sudah tersalur Rp 2,995 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com